KONSERVASI ARSITEKTUR : “KAWASAN KALI BESAR”

Disusun oleh :

Capture

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

  • LatarBelakang ………………………………………………….. 1
  • TujuanManfaat ……………………………………………….. 2
  • RumusanMasalah ………………………………………………. 2
  • BatasanMasalah……………………………………………….. 2

BAB II StudiKasus “Kawasan Kali Besar”

          2.1 Gedung Ex Harrison &Crossfild ………………………………  3

2.2Old City Shop  & Entertainment ……………..………………… 10

2.3GedungJasaRaharja …………………………..………………     12

2.4Kantor PelayananPajakTambora ………………………………  16

2.5Gedung PT. Banda GrahaReksa ………………………..………  21

2.6GedungPT. Skaha……………………….……..………………    25

2.7GedungPT. Samudera Indonesia………………………………    26

2.8GedungPT. CiptaNiaga …………………………..………………          27

2.9GedungPT. AdhiGuna …………………………..………………  29

2.10TokoBuku G Koff& Co …………….……..…………………    32

2.11GedungPT. Toshiba…………………………..………………    35

2.12GedungBanteng…………………………..………..…….……    38

2.13 TokoMerah ………………………………..…………………    40

2.14Gedung Maybank…………………………..…………………    42

2.14GedungInkopad……………………………..………………       45

BAB III Penutup

2.1 Kesimpulan      …………………………………………………   49

2.1 Saran              ………………………………..………………     49

DaftarPustaka                …………..……………………………………    50

 

BAB 1

PENDAHULUAN

 

1.1              Latar Belakang

Konservasi merupakan suatu upaya yang dapat menghidupkan kembali vitalitas lama yang telah pudar. Termasuk upaya konservasi bangunan kuno dan bersejarah. Peningkatan nilai-nilai estetis dan historis dari sebuah bangunan bersejarah sangat penting untuk menarik kembali minat masyarakat untuk mengunjungi kawasan atau bangunan tersebut. Sebagai bukti sejarah dan peradaban dari masa ke masa. Upaya konsevasi bangunan bersejarah dikatakan sangat penting. Selain untuk menjaga nilai sejarah dari bangunan, dapat pula menjaga bangunan tersebut untuk bisa dipersembahkan kepada generasi mendatang.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sejarah dan budaya. Tentu tidak sedikit bangunan bersejarah yang menyimpan cerita-cerita penting dan tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Bahkan hampir di setiap daerah mempunyai bangunan bersejarah yang dijadikan sebagai identitas dari daerah tersebut.

Bertolak belakang dengan diketahuinya indonesia yang kaya akan sejarah dan budaya, ternyata masih banyak bangsa Indonesia yang tidak menyadari akan hal itu. Banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi dan meninbulkan keprihatinan terutama dalam bidang arsitektur bangunan di Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh Budihardjo (1985), bahwa arsitektur dan kota di Indonesia saat ini banyak yang menderita sesak nafas. Bangunan-bangunan kuno bernilai sejarah dihancurkan dan ruang-ruang terbuka disulap menjadi bangunan. padahal menghancurkan bangunan kuno bersejarah sama halnya dengan menghapuskan salah satu cermin untuk mengenali sejarah dan tradisi masa lalu. Dengan hilangnya bangunan kuno bersejarah, lenyaplah pula bagian sejarah dari suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta dan Budhihardjo, 1989). Oleh karena itu, konservasi bangunan bersejarah sangat dibutuhkan agar tetap bisa menjaga cagar budaya yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita.

Pada penulisan ini kami mengambil objek kawasan bangunan tua di Kali Besar yang merupakan kawasan peninggalan penjajahan zaman Belanda, pada kawasan kali besar ini kemudian di ambil beberapa objek bangunan yang kemudian dideskripsikan serta dicarikan solusinya berdasarkan kaidah konservasi arsitektur.

1.2              Tujuan Manfaat

Tujuan & Manfaat dari Penulisan ini adalah:

Tujuan:

  • Mendeskripsikan objek bangunan kuno kawasan kali besar
  • Mencari masalah, solusi serta melestarikan nilai sejarah pada bangunan kuno

Manfaat:

  • Subyektif

Untuk memenuhi tugas konservasi arsitektur semester 8.

  • Obyektif

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam konservasi arsitektur.

1.3              Rumusan Masalah

Agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang akan dibahas dan lebih memahami judul di atas, maka timbulah beberapa pertanyaan guna untuk membatasi pembahasan ini yaitu :

  1. Apa saja data didapat dari hasil survey bangunan konservasi di kali besar?
  2. Apa yang terjadi pada bangunan setelah bangunan mengalami pemugaran?
  3. Apakesimpulan yang ada pada setiap hasil amatan objek pemugaran bangunan kali besar?

1.4              Batasan Masalah

  • Bangunan yang menjadi objek studi kasus konservasi adalah bangunan kuno di kawasan kali besar, Kota Tua.

 

BAB 2

STUDI KASUS

“BANGUNAN PENINGGALAN SEJARAH  KAWASAN KALI BESAR”

 

2.1            Gedung Ex Harrison Dan Crossfield

Latar Belakang Bangunan

Pada zaman dulu, Kali Besar merupakan kawasan yang sempat menjadi sebuah kawasan yang hidup, ramai, dan menjadi daerah yang berkembang pesat karena Kali Besar merupakan akses keluar masuknya kapal dari mancanegara.

Capture1.PNG

Tidak heran jika bangunan-bangunan yang berada di sekitar kawasan Kali Besar adalah bangunan yang berfungsi sebagai gudang atau kantor perdagangan milik Belanda, di antaranya adalah bangunan lawas yang digunakan oleh Toko Bunga Mu’is Florist. Toko bunga ini terletak di Jalan Kali Besar Timur No. 25 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Lokasi toko bunga ini berada di sebelah selatan PT Jasa Raharja, atau di depan Terminal Bus Jakarta Kota.

Capture2.PNG

Banguanan ini termasuk di Lingkungan cagar budaya Golongan II berada diluar lingkungan I. Dahulu, Kali Besar merupakan aksis yang merepresentasikan kekuasaan ekonomi, sosial dan budaya kolonialisme (jalur air). Kawasan sepanjang Kali Besar melebar ke timur sepanjang Kali Besar Timur 3 di selatan ke arah barat Jl. Malaka, sekitar sebelah selatan Balai Kota termasuk BNI Kota, sekitar Taman Beos, termasuk dalam lingkungan ini. Pada lingkungan ini terdapat konsentrasi bangunan-bangunan cagar budaya golongan B dan beberapa bangunan cagar budaya golongan A, TokoMerah, Gedung BI, dan Gedung Bank Mandiri. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi perhatian dalam Lingkungan Golongan II:

  1. Penataan lingkungan dilakukan dengan tetap mempertahankan keaslian unsur-unsur lingkungan serta arsitektur bangunan yang menjadi ciri khas kawasan, yaitumempertahankankarakter ruang-ruang kota dan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya yang ada.
  2. Ruang kota di sepanjang Kali Besar, di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara dan di sekitar lapangan Stasiun Beos dimanfaatkan untuk tempat kegiatan umum dan komersial terbatas. Penambahan struktur/bangunan baru untuk fasilitas umum pada ruang kota dibuat seminimum mungkin dan tidak merusak ruangnya.
  3. Pada bangunan cagar budaya dimungkinkan dilakukan adaptasi terhadap fungsi-fungsi baru sesuai dengan rencana kota, yaitumemanfaatkan bangunan-bangunan untuk kegiatan komersial, hiburan, hunian terbatas/ hotel, dan apartemen.
  4. Penataan papan nama dan papan iklan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam pedoman papan nama dan papan iklan.

Gedung Ex Harrison dan Crossfield in termasuk bangunan cagar budaya golongan B. Bangunan toko bunga ini didirikan pada tahun 1910. Dulu, bangunan lawas ini merupakan kantor milik Harrison & Crosfield, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan teh, kopi, karet, kayu, bahan kimia serta produk pertanian lainnya yang berasal dari Inggris.

Capture3.PNG

Kantor Harrison & Crosfield ini sengaja dibangun di tepi Kali Besar, dekat dengan Hoenderpassarbrug (sekarang dikenal dengan Jembatan Kota Intan) dan tidak begitu jauh dengan Pelabuhan Sunda Kelapa, bertujuan untuk mengawasi lalu lintas hasil perkebunan milik mereka sendiri serta mengawasi pembelian hasil dari perkebunan milik perusahaan lainnya.

Setelah perkebunan milik Harrison & Crosfield yang ada di Nusantara dilepaskan, bangunan lawas mengalami beberapa alih fungsi maupun penggunannya. Bangunan lawas ini pernah digunakan untuk gudang logistik PT Jasa Raharja, yang kantornya berdampingan dengan bangunan ini. Kemudian pada tahun 2012, bangunan ini sempat kosong.

Kini, bangunan bergaya Art Deco ini menjadi Toko Bunga Mu’is Florist dan terkadang digunakan untuk menyimpan aneka barang juga, seperti kain-kain perca. Namun sayang, bangunan ini kurang terawat dan tampak kusam. Bagian dalamnya pun tak kalah lusuhnya, langit-langit atapnya banyak yang rusak dan interiornya terkesan berantakan.

Analisis Bangunan

  • Aktivitas

Di dalam bangunan gedung ex Harrison dan Crossfield ini dulunya berfungsi sebagai gudang atau kantor perdangangan milik Belanda. Setelah Indonesia merdeka bangunan ini ditingalkan oleh pemiliknya dan menjadi kosong serta tidak terawat. Sekarang bangunan ini difungsikan sebagai toko bunga. Aktivitas di sekitar gedung ex Harrison dan Crossfield ini juga difungsikan sebagai tempat berjualan para pedagang dan kaki lima sehingga terkadang membuat lingkungan di sekitar bangunan ini menjadi kotor.

Aktivitas yang ada sekarang ini adalah sebagai toko bunga sebenarnya sudah sesuai dengan fungsi dan aktivitas bangunan yang dulu yaitu perdangangan. Oleh karena itu aktivitas perdagangan ini dapat dipertahankan.

  • Parkir

Di gedung ex Harrison dan Crossfield ini tidak memiliki lapangan parkir untuk para pengunjung yang akan mendatangi bangunan, sehingga bagi para pengunjung yang ingin mendatangi bangunan ini harus menggunakan lapangan parkir yang ada di sekitar kawasan Fatahillah kemudian menelusurinya dengan berjalan kaki. Gedung ex Harrison dan Crossfield ini berbatasan langsung dengan jalur pedestrian sehingga tidak memiliki lahan parkir yang memadai.

Capture4

Tetapi menurut guidelines Kota Tua di kawasan Kali besar ini Bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya Golongan A, B, dan C tidak diwajibkan untuk menyediakan tempat parkir. Sebagai gantinya, perlu disediakan tempat-tempat parkir (umum) oleh pihak pemerintah daerah ataupun badan pengelola kawasan yang mewakili pihak pemerintah. Penggunaan parkir di badan jalan (on street) tidak diperkenankan di Lingkungan Golongan I dan II kecuali di lokasi yang telah disediakan / ditentukan oleh pengelola kawasan.

Tetapi bila dimungkinkan dapt dibuat lahan parkir sesuai dengan guidelines yang ada seperti berikut :

Capture5.PNG

Bentuk

Bangunan gedung ex Harrison dan Crosfield ini tidak memiliki lantai atas (tidak bertingkat). Bangunan ini memiliki bentuk atap limas dengan penutup atapnya yaitu genteng tanah liat. Pada bagian fasad terdapat bentuk kotak-kotak yang menonjol terlihat seperti kolom yang menjadikan bangunan ini terlihat lebih dinamis.

Capture6

Bentuk fasad bangunan ini terlihat seperti bangunan rumah rakyat biasa yang menggunakan langgam arsitektur Art Deco.

Elemen-elemen yang terdapat dalam fasad bangunan ini adalah sebagai berikut:

  • Jendela

Pada fasad bangunan ini terdapat dua bentuk jendela, yaitu jendela dengan bukaan setengah lingkaran diaatasnya dan yang tidak ada dengan adanya teralis yang mencirikan langgam art deco.

Capture7.PNG

  • Pintu

Pada fasad bangunan ini terdapat satu buah pintu yang kondisinya sudah tidak memiliki daun pintu lagi dan digantikan dengan rolling door besi yang juga sudah rusak. Respon terhapat kondisi ini adalah harus mengganti pintu yang sudah ada dengan daun pintu kayu yang sesuai dan seirama dengan bentuk jendelanya yaitu dengan gaya Art Deco.

Capture8.PNG

Material Fasad

Material yang digunakan dalam fasad bangunan ini menggunakan batu bata yang diplester dengan tebal kurang lebih 2-3 cm dan juga material kayu untuk bagian kusen jendela dan pintu. Terdapat juga teralis besi pada setiap jendela-jendelanya.

Capture9.PNG

Penggunaan material-material kayu dapat di cat ulang karena kondisinya yang masih cukup baik, sedangkan pada bagian dinding fasad bangunan harus diperbaiki kembali sesuai dengan kondisi semula karena kerusakan yang ada di dinding fasad sekitar 50% sehingga masih dapat mengikuti pola atau bentuk yang masih utuh.

Warna

Warna yang digunakan pada gedung ex Harrison dan Crossfield ini menggunakan warna coklat tua dipadukan dengan warna putih di kusen-kusen bangunan tersebut. Penggunaan warna ini membuat bangunan memiliki kesan yang sangat tua. Sekarang ini warna-warna yang ada di fasad bangunan sudah banyak yang terkelupas cat-catnya.

Capture10.PNG

Karena tidak ditemukan foto atau hal-hal yang membuktikan bahwa warna yang sekarang ini adalah warna yang sama yang digunakan pada awal penggunaan bangunan ini maka warna coklat tua dan warna putih ini dapat dipertahankan dan dipugar agar fasad bangunan menjadi lebih baik.

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas bahwa bangunan Gedung Ex Harrison dan Crossfield ini memiliki tingkat kerusakan 50% dan masih terdapat bagian-bagian yang cukup baik utuk dipertahankan. Bangunan ini masih bisa dikonservasi sesuai dengan ketentuan bangunan bergolongan B ke bentuk awalnya yang masih bisa terlihat hingga sekarang ini walaupun fungsi bangunannya dapat berbeda dengan yang awal.

 

2.2          Old City Shop Of Entertainment

Capture11.PNG

Nama Bangunan Lama        : Gebouw van Het Nieuws van den Dag Nama

Bangunan Baru                     : Old City Shop of Entertainment (Athena Diskotik)

Alamat                                    : Jl. Kali Besar Barat, Kel. Roa Malaka, Kec. Taman Sari,  Jakarta Barat (Jakarta 11230)

Tahun dibangun                   : 1925 – 1927

Fungsi Awal                           : Kantor Surat Kabar

Fungsi Sekarang                   : Diskotik

Kondisi bangunan                 : Baik

Klasifikasi Pemugaran         : Golongan A

Dalam sebuah penelitian tentang beberapa bangunan di Kota Tua, disebutkan, pada abad ke-17, media cetak di Batavia Lama masih sedikit. Tahun 1668, pemerintah VOC memutuskan untuk mendirikan percetakan sendiri di bawah nama Stads & Compagnies Drukker. Namun pada tahun yang sama, diambilalih oleh swasta. Perusahaan swasta itu mendapat hak paten Stads &Compagnies Drukker namun kemudian mengganti nama menjadi Boekdrukker der Edele

Compagnie. Selain mencetak buku-buku untuk pemerintah, perusahaan ini juga diizinkan untuk mencetak surat-surat untuk pihak swasta. Akan tetapi hanya untuk mencetak surat-surat tertentu saja, seperti kalender dinding, surat keterangan kematian, pengumuman lelang, surat undangan acara-acara pesta dan lain-lain. Sedangkan surat yang mengkritik kebijakan pemerintah tidak diizinkan untuk terbit.

Sekitar tahun 1895, Firma Ernst mulai menyebarkan secara cuma-cuma surat kabar Algemeen Advertentieblad yang mengalami kesuksesan finansial. Sayang, firma itu bubar, kemudian diambil alih penerbit Albrecht En Co, pengambilalihan ini tercatata pula dalam Indische Courant. Nama Algemeen Advertentieblad terus digunakan hingga tahun 1900. Pada tahun itu nama surat kabar tersebut menjadi Nieuws van de Dag voor Nederlandsch- Indie dengan K Wijbrands sebagai pemimpin redaksi. Surat kabar ini sukses dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah. Alhasil, kantor surat kabar ini pun menjadi sesak, sehingga perlu perluasan bangunan. Pada 1925-1926 gedung kantor redaksi yang baru pun dibangun oleh

Biro Arsitek Reyerse de Vries & W Selle. Namanya menjadi Kantoorgebouw het Nieuws van de Dag dan berfungsi sebagai kantor redaksi Koran Het Nieuws van de Dag, sebuah koran berbahasa Belanda untuk warga di Hindia Belanda. Sebelum akhirnya menjadi Athena, bangunan itu pernah digunakan sebagai kantor Asuransi Llyod. Hasil penelitian itu menyebutkan, bagian muka hingga atap gedung tidak berubah. Atap bangunan ini menggunakan atap seng bersirip-sirip. Pada sisi utara dan selatannya terdapat semacam menara. Jendela pada bangunan ini terletak pada lantai atas dan bawah. Pada lantai atas terdapat 30 jendela dengan panil berlapis kaca. Sementara jumlah kaca di bagian bawah gedung hanya 18, juga berlapis kaca. Saat malam mulai turun di Kalibesar, dentuman musik dari gedung bekas kantor redaksi surat kabar itu bisa dirasakan hingga di seberang gedung, melewati kanal, hingga ke kalibesar Timur. Memberi tanda, malam baru saja dimulai di Kalibesar. Lantas hiburan di sepotong JalanKalibesar Timur pun seolah mendapat restu untuk mulai beraksi juga.

Kini gedung itu ada di Jalan Kalibesar Barat. Dari bagian muka, tak terlihat banyak perubahan dari gedung bergaya Art Deco yang masuk dalam kategori A, bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua itu. Gedung megah itu dibikin untuk kepentingan redaksi media cetak sebelum akhirnya berubah menjadi diskotek Athena. Di bagian depan bangunan, masih terlihat tulisan Anno 1927 – tahun selesainya pembangunan gedung. Sebagai diskotek, maka bagian dalam gedung sudah mengalami banyak perubahan.

 

2.3           Gedung Jasa Raharja

Sejarah Bangunan

Capture12

Sejarah Owner            :           Zee en Brand Verzekerings Maatschapij Sluyters & Co /                                                      Assurantiekantoor Blom & Van der Aa, Assurantiekantoor                                                  Combinatie Sluyters & Co, and de Java-China-Japan Lijn. /                                             Lloyd Insurance (1950)

Berdiri                         :           Sekitar 1911

Fungsi                                     :           Bidang Asuransi Sosial

Milik                            :           BUMN

Alamat                                    :           Jl. Kali Besar Timur No. 10, Jakarta Barat

Kondisi Bangunan      :           Cukup baik

Klasifikasi                   :           Golongan B

Gedung ini dibangun sekitar abad ke-19, memiliki desain unik khas Eropa. Langit-langit bangunan yang menjulang tinggi berhiaskan lukisan, dengan jendela berhias kaca patri serta bagian jendela lainnya dihiasi besi bercat keemasan dengan ornamen unik yang selaras dengan ukiran pada tangga bangunan. Pada dinding masih menempel tanda (sejenis prasasti) yang menandai keberadaan bangunan yang dipercantik bentuk hiasan yang sangat klasik. Bangunan ini merupakan bagian dari lima nama pemilik yang terdata, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang memiliki 16 gedung.

Sebelum Direvitalisasi

Capture13.PNG

Sebelum direvitalisasi, bangunan ini tergolong rawan roboh, sebelum bangnan ini dikonservasi, atap ini sudah tidak ada dan tidak memiliki fungsi, hanya terdapat sisa-sisa dinding yang belakangnya kosong. Setelah dikonservasi, bangunan ini bersifat sama seperti bangunan yang lama dari segi fasad, hanya saja menggunakan teknologi bangunan yang lebih modern. Dikarenakan bangunan ini memiliki klasifikasi pemugaran B

Pemugaran golongan B bersifat:

  • Mempnyai nilai keaslian tetapi tidak bersejarah
  • Dilarang dibongkar secara sengaja
  • Harus seperti semula seperti aslinya walapun rubuh
  • Pemeliharaan dan perawatan bangunan tidak boleh mengbah pola tapak depan, atap, dan warna, dan mempertahankan detail.
  • Tata ruang dalam dapat diubah sesuai pengguna, tetapi tidak mengubah struktur utama bangunan.

Setelah Direvitalisasi

Capture14.PNG

Bentuk

Bentuk bangunan merupakan bergayakan bangunan kolonial Belanda dan bersifat simetris. Bangunan memiliki 3 lantai dan 1 dormer, pada setiap lantainya, setiap jendela memiliki irama yang berbeda. Atapnya menggunakan atap limas dengan bahan atap tanah liat dan menggunakan kubah pada dormer. Bentuk bangunan pada tahun 1920 dengan 2016 tidak ada yang diubah, mengikuti bentuk bangunan lama atau seperti semula.

Elemen fasad

  • Jendela

Elemen jendela yang digunakan pada bangunan berupa jendela bouvenlicht. Bouvenlicht tidak tergantung dari keadaan cuaca, berkaitan fungsinya dengan kesehatan, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kenyamanan termal, maka bouvenlicht sangat bergantung pada kondisi cuaca. Bouvenlicht berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam bangunan, dan sebaliknya, oleh karena itu, ukuran dari bouvenlicht harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dalam penggunaannya, dapat diusahakan agar bouvenlicht terhindar dari sinar matahari secara langsung. Rangka jendela setelah direvitalisasi menggunakan rangka aluminium dengan mengikuti bentuk jendela lama seperti aslinya.

  • Dormer

Dormer/Cerobong asap semu, berfungsi untuk penghawaan dan pencahayaan. Di   tempat asalnya, Belanda, dormer biasanya menjulang tinggi dan digunakan sebagai ruang   atau cerobong asap untuk perapian. Biasanya diwujudkan dalam bentuk hiasan batu yang           diberi ornamen berbentuk bunga atau sulur-suluran. Sebelum direvitalisasi, dormer dan atap         bangunan sudah rubuh, dan setelah direvitalisasi dibangun kembali mengikuti bentuk yang           lama.

  • Pintu

Bentuk pintu juga sama dengan jendela, berupa melengkung agar terjadinya           pertukaran udara yang seirama dengan elemen jendela yang lainnya. Setelah direvitalisasi, pintu menggunakan rangka aluminium.

  • Warna

Warna bangunan menunjukkan warna putih yang memang warna primer pada         bangunan kolonial. Dan juga dikarenakan fungsi bangunan ini memang untuk asuransi dan   milik BUMN, warna putih menandakan warna formal pada bangunan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa bangunan gedung Jasa Raharja sempat memiliki kerusakan dan rawan roboh, setelah direvitalisasi banyak bagian-bagian bangunan sama dengan bentuk bangunan lamanya, dikarenakan sifat pemugaran revitalisasi bangunan ini tergolong B, atau berarti harus bersifat asli dengan bangunan lamanya walaupun sudah hancur dan dapat diinovasikan dengan penggunaan material yang lebih modern.

 

2.4           Kantor Pelayanan Pajak Tambora

Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Tambora

Capture15.PNG

Kantor pelayanan pajak tambora berlokasi di Jl. Kali Besar Barat No. 14, Jakarta Barat.

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Tambora

Gedung ini merupakan Cabang Pertama dari Hongkong Shanghai Bank Coorporation (HSBC) yang didirikan pada tahun 1884. Gedung ini di bangun oleh kelompok firma arsitektur Hulswit, Fermont, Ed. Cuypers yang ditandai oleh ukiran di dinding dekat pintu masuk gedung ini.

Capture16.PNG

Tulisan yang terdapat pada ukiran ini adalah “ARCH en INGRS BUREAU HULSWIT.FERMONT.EDCUYPERS” yang merupakan singkatan dari Architect en Ingineurs Bureau Hulswit Fermont Ed. Cuypers. Kalimat ini berarti Biro arsitek dan insinyur Hulswit, Fermont, Ed. Cuypers. Karena biro arsitek ini merupakan gabungan dari arsitek Marius J. Hulswit, Fermont te Weltevreden dan Eduard Cuypers. Selain itu, diketahui juga bahwa fungsi bangunan ini selain pernah menjadi kantor cabang pertama HSBC adalah kantor perniagaan hindia-belanda.

Capture1.PNG

Capture1.PNG

Menurut peraturan dan perundang-undangan mengenai bangunan cagar budaya bersejarah ini, bangunan kolonial ini tidak boleh di rekonstruksi karena merupakan bangunan bersejarah golongan A. Hal tersebut dapat dilihat pada persamaan tampak gedung ini pada tahun 1915 sewaktu bangunan ini masih menjadi kantor cabang HSBC pertama di Indonesia. Namun terdapat beberapa rekonstruksi yang telah di lakukan. Seperti penambahan tritisan pada jendela di lantai atas.

Fasad Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Tambora

Capture1.PNG

Capture1.PNG

Pada fasad bangunan kantor pelayanan pajak tambora ini, terdapat beberapa karakter yang sangat mencerminkan gaya arsitektur neo-klasik. Pertama terdapat pada kolomnya, kolom-kolom tersebut di ambil dari gaya abad pertengahan yang monumental namun terhias oleh gaya modern awal dengan detail kolom yang polos. Terdapat tiga tiang bendera yang menempel pada dinding fasad bangunan.

Capture1.PNG

Capture1.PNG

Pada jendela dan pintu masuk terlihat berupa arch atau berbentuk setengah lingkaran dengan ukuran besar yang memberikan kesan monumental dan dengan detail yang polos sangat menggambarkan gaya arsitektur neo-klasik yang dipadukan dengan gaya modern awal.

Capture1.PNG

Langit-langit bangunan dibuat tinggi agar sesuai dengan citranya yang monumental. Ketinggian dari lantai hingga langit-langit ± 6 meter tingginya. Hal ini sesuai dengan karakteristik bangunan-bangunan kolonial hasil peninggalan jaman Belanda.

Fasad Bangunan Kantor Pelayanan Pajak Tambora

Capture1.PNG

Arsitek perancang bangunan ini merupakan arsitek pertama di Indonesia, yaitu Marius J. Hulswit. Hulswit merupakan supervisor dari pembangunan gedung Algemenee di Surabaya karya HP Berlage. Untuk itu kesan arsitek Berlage sangat kental dalam bangunan yang di rancang oleh Hulswit. Sudah terbukti di beberapa gedung rancangannya seperti gedung ANIEM, gedung kantor Geowehry di jalan Rajawali juga di beberapa gedung Bank Indonesia di beberapa kota di Indonesia yang memiliki langgam dan ciri yang mirip.

Capture1.PNG

Capture1.PNG

Dari gambar paling kiri merupakan gedung Algemeene. Kantor Ainem di Gemblongan, Hulswit sangat menggemari gaya neo-klasik pada setiap rancangannya, namun dengan seiringnya waktu, gaya rancangan Hulswit kian mendekati modern awal, hal tersebut dapat dirasakan pada gaya arsitektur Kantor Pelayanan Pajak Tambora. Langgam yang terdapat pada bangunan kantor pelayanan pajak tambora adalah campuran gaya neo-klasik dan modernisasi awal. Langgam neo-klasik dapat terlihat pada pilar-pilar yang berjajar dengan gaya abad pertengahan dan jendela kaca yang melengkung. Sedangkan untuk langgam modernisasi awal terdapat pada fasad yang memiliki detail polos.

 

2.5            Gedung PT. Bhanda Ghara Reksa

Capture1.PNG

PT.BANDA GRAHA REKSA

Jl. Kali Besar Timur no. 7

Kel. Pekojan Kec. Tambora

Jakarta Barat

(Jakarta 11110)

Capture1.PNG

Sejarah Bangunan

Dibangun sekitar abad ke 19, keberadaan bangunan ini membentuk lingkungan bersejarah di kawasan tersebut yang mempunyai daya tarik Pariwisata, khususnya nuansa Kota Tua. Bangunan ini masih asli dan dalam keadaan baik dan cukup terawat.

Arsitektur  : Bergaya Neo Classic dan Art Deco

Golongan : B

Arsitek      : –

Capture1.PNG

PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau selanjutnya disebut BGR didirikan pada tanggal 11 April 1977 sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa pergudangan. Sampai saat ini, 100% sahamnya masih dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham. Gagasan didirikannya BGR berdasarkan adanya kebutuhan badan usaha yang dapat mengelola fasilitas pendukung sarana distribusi pupuk yang memadai berupa fasilitas gudang yang lokasinya menjangkau ke sentra-sentra pertanian. Pada saat itu, pemerintah membangun gudang sebanyak 32 unit yaitu di Jawa, Bali, Kalimantan Selatan melalui Depertemen Perdagangan yang dimulai sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1977.

  1. Bhanda Ghara Reksa (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1976, mengemban misi turut menunjang kebijaksanaan pemerintah dan membantu pelaku bisnis dan industri, khususnya dibidang penyelenggaraan Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Ruangan serta proses pengiriman barang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang sehat dan undang-undang Perseroan Terbatas.

Pada masa awal berdirinya, PT. Bhanda Ghara Reksa mengawali kegiatan sebagai salah satu gudang penyangga (Stockholder) pupuk produksi PT. Pusri. Pada saat itu BGR hanya memiliki gudang-gudang penyangga di wilayah kota-kota besar pelabuhan dan beberapa gudang di wilayah kabupaten.

Gedung Kantor Pusat PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) yang beralamat di Jalan Kali Besar Timur No 5-7 Jakarta Barat mendapatkan anugerah sebagai Gedung Cagar Budaya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Acara penganugrahan kepada para Seniman, Budayawan,Pemerhati Budaya dan Pemilik/Pengelola Bangunan Cagar Budaya  tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 di Balai Agung, Pemprov DKI Jakarta.

Gedung yang ditempati oleh PT BGR (Persero) merupakan milik PT Bank Mandiri (Persero) yang telah digunakan oleh PT BGR (Persero) sejak tahun 1977. Gedung yang dibangun pada tahun 1847 tersebut merupakan bangunan bergaya Indische di masa kolonial Belanda dan menjadi Bangunan Cagar Budaya yang bersejarah dan dilindungi oleh Undang-undang.

Dari catatan sejarah yang tercantum pada tulisan prasasti pada marmer dinding,  bangunan ini telah digunakan oleh lebih dari 10 Perusahaan Perkebunan Kopi, Teh serta Maskapai Asuransi sejak dibawah Pemerintahan Belanda di Indonesia. Seluruh penataan yang menyentuh fisik bangunan bagian dalam dan luar Bangunan Cagar Budaya harus berpedoman pada ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, serta Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475/1993 dan telah di setujui oleh team Bangunan Konservasi dan Pemugaran  Departemen Pariwisata agar dilakukan perencanaan yang cermat dan  hati-hati untuk melindungi Bangunan Cagar Budaya tersebut dari ancaman kerusakan yang mengancam kemusnahan serta dapat mempertahankan keutuhan fisik serta nilai – nilai sejarah nya. sumber ( pt.banda graha reksa pribadi).

  • Tembok

Capture1.PNG

Bagian tembok yang bergaya neo klasik dan art deco dengan hiasan lampu gantung mencirikan gaya pada zaman bangunan ini di buat.

  • Jendela

Capture1.PNG

Bagian jendela dengan kolom dan lapisan kaca yang besar mencirikan bangunan ini  bergaya neo klasik dan art deco

  • Pintu

Capture1.PNG

Bagian jendela dengan kolom dan lapisan kaca yang besar mencirikan bangunan ini  bergaya neo klasik dan art deco.

Kesimpulan

Konservasi pada bangunan ini pengalih fungsian dari kantor pemerintahan Hindia Belanda menjadi milik persero dan pemugaran pada setiap bagian-bagian bangunan ini karena merupakan bangunan cagar budaya golongan B, maka harus bersifat asli dengan bangunan lamanya serta dapat diinovasikan dengan penggunaan material yang lebih modern.

 

2.6            Gedung PT. Skaha

Capture1.PNG

Nama Bangunan Lama           : Kantor

Nama Bangunan Baru             : PT. Skaha

Alamat                                    : Jl. Kali Besar Timur, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta   Barat (Jakarta 11110)

Tahun dibangun                      : –

Fungsi Awal                            : Kantor

Fungsi Sekarang                      : Kantor PT. Skaha

Kondisi bangunan                   : Kurang baik

Klasifikasi Pemugaran            : Golongan A

Merupakan bangunan yang berdiri pada abad ke 18—1870, yang merupakan masa kolonialisme. Setelah VOC resmi dibubarkan tahun 1800, Republik Batavia menyatukan semua klaim wilayah VOC menjadi satu koloni terpadu bernama Hindia Belanda. Dari markas regional perusahaan, Batavia berubah menjadi ibu kota koloni ini. Pada tahun 1808, Daendels memindahkan pusat Kota Tua ke dataran tinggi di selatan dan mengurbanisasi wilayah Weltevreden. Selama periode interregnum di Britania Raya, Daendels digantikan oleh Raffles yang berkuasa sampai 1816.

Setelah Belanda memperkuat keberadaannya di kawasan ini, kota-kota berdiri di luar dinding benteng. Batavia, bersama Semarang dan Ujung Pandang, menjadi pusat-pusat kota terpenting. Saat itu, Batavia menjadi padat dan pedagang-pedagang kaya dan pejabat penguasa mulai membangun tempat tinggal di pinggir kota dan pedesaan sekitarnya.

Pada periode ini, adaptasi iklim tropis secara perlahan memengaruhi sebagian arsitektur kolonial Belanda. Bentuk arsitektur baru ini disebut the Indies. Gaya yang lazim dijumpai pada masa ini adalah atap menjorok besar, atap dan loteng tinggi, dan teras depan-belakang terbuka menghadap kebun. Gaya Indies dideskripsikan sebagai campuran pengaruh Indonesia, Cina, dan Eropa. Gaya atap limasan Jawa sering dipakai dan ditambahi elemen-elemen arsitektur Eropa abad

ke-19 seperti kolom Tuscan, pintu, jendela, dan tiga atau empat anak tangga ke beranda yang mengelilingi rumah. Neoklasikisme adalah gaya bangunan populer di Jakarta pada masa ini dan dianggap berhasil mewakili besarnya kekuasaan Belanda.

 

2.7            Gedung PT. Samudera Indonesia

Nama Bangunan Baru             :Kantor PT. Samudera Indonesia

Nama Bangunan Lama           :Office Premises, Maintz & Co.

 

Alamat                                    : Jl. Kali Besar Barat No. 43 Kel. Pekojan Kec. Tambora, Jakarta Barat (Jakarta 11110)

Pemilik                                   : PT. Samudera Indonesia

Arsitek                                    : FRANS JOHAN LAURENS (F.J.L.) GHIJSELS (1882-1947)

Golongan                                : A

Kota tua terkenal sebagai tempat wisata dijakarta. kawasan ini adalah pusat batavia pada abad  ke 18. Para pengelola sengaja membiarkan bangunan tampak kuno, oleh karena itu hingga saat ini kota tua masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang kebanyakan ingin mengabadikan dengan berfoto.

Capture1.PNG

 

2.8            Gedung PT. Cipta Niaga

Gedung PT. Cipta Niaga (Tjipta Niaga) dibangun pada tahun 1912 oleh arsitek bernama EdCuypers En Hulswit. Bangunan yang terletak di Jalan Kali Besar Timur ini bentuknya memanjang dari jalan kali besar timur hingga jalan ke arah pintu besar utara, berbatasan dengan bangunan G Kolff & Co disudut Jalan Kali Besar Timur III, dan Jalan Kali Besar Timur.

Bangunan ini awalnya milik perusahaan Zee en Brand Assurantie/Gebouw van de Internationale Crediten Handelsvereeniging Rotterdam, yang merupakan satu dari lima perusahaan besar di Hindia Belanda dikenal sebagai The Big Five yang khususnya bergerak dibidang perbankan dan perkebunan juga dahulunya digunakan sebagai toko buku pertama Batavia. Kini kondisi bangunan ini dalam tahap renovasi yang dimulai sejak awal tahun 2015 sebagai upaya pemugaran Kota Tua yang dirogramkan Pemprov DKI. Salah satunya untuk menyambut Asian Games 2018.

Segi Arsitektur

Bangunan dengan gaya Belanda ini dirancang oleh arsitek bernama Ed Cuypers En Hulswit.

Lantai dasar dahulu digunakan sebagai kantor Rotterdamsche Lloyd (de lloyd), sementara pintu masuk Rotterdam Interantio ada di tengah dinding depan menghadap jalan. Gedung Cipta Niaga ini hanya mempunyai teras pada bagian barat.

Capture1.PNG

Bukaan berupa pintu pada fasad bangunan hanya terdapat dilantai bawah, semua tembok dipasang diatas beton bertulang yang dibentuk dari pasir dan batu kapur.

Kedua lantai gedung dan semua koplom serta tangga utama dibangun dengan beton bertulang.

Tangga dan lobi atas dibuat mewah dengan anak tangga yang dilapisi bata keras yang tampak seperi marmer hitam yang dipoles.

Pencahayaan di lobi menyorot pada hiasan kaca di jendela yang didalamnya terdapat berbagai emblem dan tanda pengenal keturunan, kota atau negara.

Capture1.PNG

 

2.9           Gedung PT. Adhiguna

Bangunan PT.Pelayaran Bahtera Adhiguna (nederlandsch-indische steenkolen handel-maatschappij)

Nederlandsch-indische steenkolen handel-maatschappij (PT.Bahtera Adhiguna) merupakan salah satu bangunan yang terdapat di kawasan Kota Tua Jakarta tepatnya berhadapan dengan Kali Besar. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1924-an.

Keberadaan bangunan ini membentuk lingkungan bersejarah di kawasan tersebut yang mempunyai daya tarik Pariwisata, khususnya nuansa Kota Tua. Bangunan ini masih asli dan dalam keadaan baik dan cukup terawat. Bangunan masih asli, namun pada masa lalu bangunan ini sempat mengalami perubahan bentuk pada atapnya.

Fungsi bangunan ini menurut literature yang didapat berdasarkan nama dahulunya adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang berdagangan (trading Company) milik Belanda yang berdiri sejak 1824. Sekarang bangunan berubah fungsi menjadi kantor sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Pelayaran.

Bangunan kantor ini merupakan golongan bangunan B

Analisis Pada Bangunan PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna:

  1. Lokasi Bangunan

Lokasi bangunan kantor ini terletak di kawasan Kali Besar Jakarta Utara (6°08′08″LS106°48′44″BT). Bangunan ini termasuk juga kedalam Kawasan Bangunan Kota TUa yang di lindungi karena merupakan bangunan bersejarah di kota Jakata yang dulunya dikenal dengan Batavia. Letak bangunan konservasi ini bersebelahan dengan kantor Jasa Raharja, yang dulunya juga merupakan bangunan peninggalan belanda.

Capture1.PNG

  1. Bentuk Bangunan

Bentuk bangunan dengan gaya arsitektur colonial pada umumnya memiliki neah yang simetris, artinya bentuk bangunan memiliki 2 sisi yang proporsi. Dilihat dari tampak bangunan, gedung PT Bahtera Adhiguna ini memiliki bentuk tampak yang simetris, dilihat dari sisi depan maupun sisi samping bangunan. Bangunan yang simetris mengakibatkan perletakan elemen bangunan lainnya memiliki kesaman atar sisi-sisi nya.

Capture1.PNG

  1. Fasade Bangunan

Gedung PT.Bahtera Adhiguna ini memiliki ciri khas arsitektur colonial. Menurut literature yang ada, nama gaya arsitektur bagnunan tersebut adalah Dutch Closed. Arsitektur ini merupakan arsitektur cangkokan dari gaya arsitektur di Eropa tepatnya dibelanda saat itu.

  • Jendela

Capture1.PNG

Bentuk jendela pada bangunan PT Bahtera Adhiguna memiliki gabungan bentuk dari persegi panjang dan setengah lingkaran. Bentuk setengah lingkaran pada bangunan tersebut dipercaya merupakan salah sati ciri khas dari arsitektur Kolonial kala itu. Susunan jendela disusun sejajar dan simetris serta tipikal

  • Gable

Pada dasarnya, Gable merupakan satu ciri khas arsitektur colonial yang paling penting. Gable biasanya bisa dilihat pada bagian sisi bangunan yang saling membelakangi. Panda bangunan PT Bahtera Adhiguna, Gable berbentuk segitiga dengan jendela di tengahnya. Walaupun tidak seperti gaya gable pada umumnya, unsure ini bisa dibilang sebagai gable dari bangunan tersebut.

Capture1.PNG

  • Pintu

Pintu pada bangunan colonial pada umumnya memiliki 2 sisikarena bentuk bangunannya yang simetris. Tetapi pada bangunan ini sekarang hanya memiliki 1 pintu masuk dan dibagian kiri dan kanan terdapat masing-masing 2 bukaan yang sudah diberi pengaman berupa besi ukiran. Bentuk dari pintu juga gabungan dari bentuk persegi dan setengah lingkaran pada sisi atasnya, sama dengan bentuk dari jendela bangunan.Pintu sudah di pugar dengan pengaman besi, diasumsikan untuk menjaga keamanan untuk bangunan tersebut.

  1. Ukiran

Tidak terdapat ukiran pada fasad bangunan PT. Bahtera Adhiguna. Bangunan ini tidak memiliki ukiran karena sudah mulai dipengaruhi oleh masuknya gaya arsitektur modern, yang tidak terlalu memperhatikan ornament pada bangunan. Terdapat sedikit ukiran pada sisi ujung atap berwarna biru sebagai penampung air/lisplang.

  1. Warna Bangunan

Warna bangunan ini sebelum dipugar yaitu berwarna putih ke kuningan (berwarna cream). Setelah dipugar, warna dari bangunan hanya sedikit mengalami perubahan. Warna utama bangunan tetap dengan putih tetapi sedikit lebih cerah dari sebelumnya sedangkan warna untuk ukiran diberi warna biru serta warna jendela juga putih

 Kesimpulan

Bangunan yang dulunya bernama Nederlandsch-indische steenkolen handel-maatschappij berfungsi sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan milik Belanda yang telah berubah fungsinya menjadi Kantor pelayaran milik PT.Bahtera Adhiguna. Bangunan ini dibangun sekitar tahun 1924. Bangunan ini termasuk salah satu bangunan yang dijadikan sebagai bangunan konservasi kaerna bangunan ini memiliki nilai yang penting bagi budaya dan sejarah di Indonesia.

Bentuk bangunan keseluruhan tidak ada yang diubah, tetap dengan prinsip arsitektur colonial dengan bentuk layout bangunan yang simetris dari tampak bangunan. Gedugn ini termasuk Golongan B, dimana tidak terlalu mengarahkan perubahan atau revitalisasi yang berlebihan.

Elemen – elemen fasad pada bangunan seperti bentuk jendela, dan pintu memiliki tipikal yang sama dengan gabungan dari bentuk persegi panjang dengan setengah lingkaran pada bagian atasnya. Bentuk elemen tersebut juga biasanya dipakai dalam arsitektur colonial (eropa pada saat itu).Perubahan untuk elemen jendela sendiri tidak terjadi begitu banyak dalam bentuknya, tetapi berubah dari segi tipe daun jendela dan warnanya. Pintu dibagi menjadi 1 terletak ditengah jika dilihat dari tampak depan bangunan, dan setiap sisinya memiliki unsure simetris. Pintu memiliki pengaman berupa jeruji besi yang bermotif.

Secara keseluruhan, bangunan ini tidak mengalami banyak perubahan dari segi bentuk bangunan serta elemen – elemen pada bagian eksterior bangunan. Pemugaran yang dilakukan berdasarkan pengamatan adalah dari segi warna pada bangunan, warna pada elemen fasad, serta beberapa penambahan yang tidak mengubah bentuk utama dari bangunan tersebut.

 

2.10            Toko Buku G Kolff & Co

Capture1.PNG

Nama Bangunan Lama           : Toko Buku G Kolff & Co

Nama Bangunan Baru             : Tidak ada (kosong)

Alamat                                         : Jl.Kali Besar Timur 3 no.17, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat

Tahun dibangun                       : 1848 – 1948

Fungsi Awal                               : Toko buku dan percetakan

Fungsi Sekarang                      : Tidak ada (kosong)

Kondisi bangunan                   : Rusak

Capture1.PNG

G Kolff & Co atau juga dikenal dengan nama G Kolff ft Co merupakan perusahaan percetakan dan penjualan buku pertama di Batavia. Didirikan oleh Norman pada tahun 1848 dan selesai sekitar tahun 1948. Kolff awalnya merupakan nama sebuah toko buku di bilangan Jl. Harmoni Jakarta. Di sini kerap terselenggara pameran karya tokoh seni lukis Hindia Belanda pada masa kalonial Hindia Belanda, seperti G.P. Adolfs, R. Strasser, dsb.

Ketika Kolff menjadi mitra perusahaan, nama perusahaan menjadi Nan Harren Norman & Kolff (1853). Berubah lagi menjadi beberapa nama baru, diantaranya:

  1. Kolff & Co (1858).
  2. NV Koninklijke Boekhandle en drukkerij G. Kolff & Co (1930). Berubah setelah mendapatkan hak dari ratu Belanda untuk menggunakan kata “Koninklijke” (Royal).

Toko buku ini bermula dari sebuah kantor sewaan kecil di Jl. Pintu Besar Selatan, yang kemudian pindah ke Jl. Pintu Besar Utara (sekarang Jl. Kali Besar Timur 3) yang digunakan sebagai kantor pusat (l860-Mei 1921), dan bersamaan dengan membuka toko baru di Jl. Pecenongan dekat Pasar Baru. Selain itu mereka juga mempunyai toko buku di Noordwijk (Jl. Juanda), juga beberapa cabang di seluruh Jawa.

Capture1.PNG

Bangunan lama toko buku G Kolff & Co memiliki gaya Art Deco yang sangat klasik. Bentuk tersebut tidak berubah sampai tahun 1948 dimana toko buku tersebut dinyatakan tutup dan bangunannya dibiarkan kosong dan lapuk dimakan waktu. Jika dilihat sesuai keadaan sekarang, bangunan tersebut sebagian besar sudah rubuh dan siap untuk diratakan.

Capture1.PNG

Menurut PT. JOTRC selaku pelaksana proyek revitalisasi Kota Tua berniat mengembalikan kejayaan toko buku tersebut. Nantinya bangunan baru tersebut akan dijadikan sebagai toko buku, perpustakaan, kafe, serta wadah bagi komunitas penulis dan sastrawan. Pembongkaran gedung sudah melalui serangkaian kajian dan tes oleh Tim Sidang Pemugaran Kota Tua. Menurut rencana, akan dibangun gedung tiga-empat lantai. Gedung-gedung itu juga akan menyatu dengan gedung Van Vlueten & Cox, Onthel Warehouse, blok Dharma Niaga, dan Tjiptaniaga yang berada dalam satu kompleks. Revitalisasi gedung G Kolff & Co ini ditargetkan selesai akhir 2016.

 

2.11            Kantor PT. Toshiba

Capture1.PNG

Nama Bangunan Lama       : Kantor Toshiba

Nama Bangunan Baru        : Office Premises, John Peet & Co

Alamat                                    : Jl.  Kali  Besar  Barat  No. 40,  Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat (Jakarta 11110)

Tahun dibangun                 : 1920

Fungsi Awal                         : Kantor John Peet & Co.

Fungsi Sekarang                 : Kantor PT. Toshiba

Arsitektur                             : Bergaya Amsterdam School dan Art Deco

Arsitek                                   : F.J.L. Ghijsels

Kondisi bangunan              : Cukup baik

Klasifikasi Pemugaran        : Golongan A

Sejarah Kantor PT. Toshiba

  • Ghijsels merancang bangunan ini untuk John Peet & Co. Office Premises  pada tahun 1919 dan kemudian pada tahun 1920 pembangunan diterapkan. Keberadaan bangunan ini membentuk lingkungan bersejarah di kawasan tersebut yang mempunyai daya tarik Pariwisata, khususnya nuansa Kota Tua.

Capture1.PNG

Langgam / Style Bangunan

  1. Fasad
  • Berlanggam Art Deco dengan ciri khasnya elemen dekoratif geometris pada dinding eksteriornya.

Capture1.PNG

  • Dapat dilihat pada fasade Kantor PT. Toshiba yang dulunya merupakan John Peet & Co. Office Premises, pola garis-garis yang merupakan salah satu ciri Arsitektur Art Deco di Indonesia.

Capture1.PNG

Capture1.PNG

  1. Pintu dan Jendela
  • Selain itu, bangunan ini bergaya Amsterdam School. Pada aliran Amsterdam School, tampak luar dan bagian dalam (interior) bangunan menjadi suatu kesatuan yang utuh, dapat dilihat pada kesamaan bentuk yang digunakan pada Kantor Toshiba.

Capture1.PNG

Material

  • Bangunan dari aliran Amsterdam School biasanya memakai bahan dasar yang berasal dari alam yaitu batu dan kayu. Serta dapat dilihat dari detail-detail elemen fasadenya.

Capture1.PNG

Capture1.PNG

Kondisi Fisik

  • Bangunan ini masih sesuai dengan aslinya dan masih berfungsi sebagai Kantor, yaitu kantor Toshiba. Bangunan ini masih terawat, hanya ada kerusakan kecil/ringan pada facadenya (dilihat dari detailnya). Dengan warna dominan yang digunakan yaitu putih.

Capture1.PNG

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa bangunan Kantor PT. Toshiba tidak ada perubahan sama sakali dari bentuk bangunan dahulu yang sebelumnya digunakan sebagai kantor Kantor John Peet & Co yang memiliki gaya arsitektur Amsterdam School dan Art Deco . dan saat ini menjadi kantor PT Toshiba, sedikit sekali bangunan ini menagalami kerusakan pada bangunan. Kemudian pentu, jendela, material dan warna pun tidak ada yang berubah sama sekali. Karena banunan ini merupakan bangunan yang tergolong A, sehingga harus benar-benar terlihat bentuk aslinya walaupun sudah di revitalisasi dan berubah fungsinya karena ini termasuk bangunan cagar budaya yang dilestraikan oleh pemerintah jakarta.

 

2.12            Gedung Banteng

Gedung Banteng atau Banteng Building merupakan sebuah bangunan tua yang berada di wilayah jalan Kali Besar. Lokasi gedung ini berada di selatan Toko Merah, atau sebelah utara gedung Singa Kuning.

Dulu, gedung ini merupakan gedung milik NV Gebr. Sutorius & Co., yang diperkirakan dibangun pada abad 19. Hal ini bisa ditelusur pada koran berbahasa Melayu, Pemberita Betawi, yang terbit antara tahun 1884 hingga 1916. Dalam surat kabar tersebut, toko-toko serba ada di Batavia mengiklankan produk-produk yang ada di tokonya kepada masyarakat luas agar terkenal dan banyak pembeli. Toko serba ada yang ada di Batavia di antaranya Toko Gebr. Sitorus & Co. di daerah Kali Besar Barat. Toko ini menjual sejumlah besar lini produk, biasanya meliputi pakaian, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang keperluan rumah tangga.

Capture1.PNG

Orang Eropa, yang pada umumnya didominasi oleh orang-orang Belanda yang bermukim di Batavia, banyak yang berbelanja di Toko Gebr. Sitorus & Co. ini. Mereka berbelanja untuk mencari barang kebutuhan yang diperlukan, seperti makanan dan minuman dalam kaleng, barang-barang curah, kaus kaki maupun barang kebutuhan lainnya. Bisa dibayangkan bagaimana ramainya toko serba ada ini kala itu.

Kini, gedung yang pernah digunakan untuk toko serba ada yang dikelola oleh NV Gebr. Sitorus & Co. ini menjadi kantor sejumlah advokat dan pengacara maupun notaris, seperti Kantor Advokat dan Pengacara Sjahrial Litoto, S.H. & Associates, dan Kantor Notaris Besri Zakaria, S.H. Sedangkan, di lantai satunya digunakan untuk Kantor Jasa Logistik TIKI.

Konservasi Gedung Banteng

Sebagai bangunan tua, tentu gedung banteng masuk kedalam satu diantara bangunan konservasi yang perlu dilestarikan. Bahkan, menurut data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, gedung ini masuk ke dalam golongan A.

Pada golongan A, konservasi bangunan diatur cukup ketat, dimana bangunan harus tidak boleh dibongkar atau diubah, namun dipertahankan sesuai dengan aslinya. Begitu pun dalam hal perawatan, dimana bahan yang digunakan harus sejenis atau berkarakter sama dengan aslinya, serta juga harus tetap mempertahankan ornament-ornamen yang ada. Namun, fungsi bangunan dapat disesuaikan atau diubah sesuai kebutuhan.

  • Fasad

Masuknya Gedung Banteng ke dalam bangunan konservasi tipe A, terlihat dari fasadnya yang masih kental dengan gaya arsitektur kolonial. Atap bangunan berbentuk pelana, dengan sopi-sopi yang berada disisi kanan dan kiri (bukan depan). Penutup atap menggunakan genteng tanah liat yang terlihat menghitam karena pengaruh usia dan cuaca. Di bagian dinding terdapat bukaan berupa 3 buah jendela kayu dengan kisi-kisi. Dinding bangunan di cat menggunakan warna putih, dan terlihat sudah pudar dan mengelupas disana-sini.

  • Fungsi

Gedung Banteng saat ini telah mengalami perubahan fungsi. Hal ini dapat dilakukan pada bangunan golongan A, supaya bangunan dapat berfungsi sesuai kebutuhan. Dulu bangunan ini merupakan sebuah toko serba ada, namun kini telah berubah fungsi menjadi kantor firma hukum dan notaris, serta jasa logistik Tiki.

Dengan adanya penyesuaian fungsi, bangunan tua diharapkan dapat dipergunakan, sehingga lebih terawat dan tidak cepat rusak. Dengan begini, warisan arsitektur yang penuh nilai-nilai sejarah dan budaya dapat dipertahankan dan dilestarikan.

 

2.13            Toko Merah

Bangunan Toko Merah terletak di Jl. Kali Besar No. 11, Jakarta Barat. Secara administratif berada di Kelurahan Roa Malaka, Kec. Tambora, Wilayah Kota Jakarta Barat. Letak bangunan pada masa kejayaan VOC sangat strategis, berada di kawasan jantung kota asli Batavia, berdekatan dengan pusat pemerintahan VOC (Stadhuis). Dari segi bisnis, Toko Merah justru terletak di tepi barat Kali Besar (de Groote River), sebagai “central business district” nya Batavia. Pada saat itu Ciliwung merupakan urat nadi lalu lintas air yang ramai dilayari hingga ke pedalaman. Kawasan Kali Besar sendiri merupakan salah satu wilayah hunian elit di dalam Kota Batavia.

Capture1.PNG

Toko Merah dibangun pada tahun 1730 oleh Gustaaf Willem Baron van Imhoff (kemudian menjadi gubernur jenderal) sebagai rumah tinggal. Pada saat ia membangun Toko Merah jabatannya masih sebagai opperkopman, sehingga kadangkala orang meragukan bahwa Toko Merah dibangun van Imhoff. Rumah tersebut dibangun sedemikian rupa, sehingga besar, megah dan nyaman. Nama “Toko Merah” berdasarkan salah satu fungsinya yakni sebagai sebuah toko milik warga Cina, Oey Liauw Kong sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama. Nama tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan yang bercat merah hati langsung pada permukaan batu bata yang tidak diplester. Warna merah hati juga nampak pada interior dari bangunan tersebut yang sebagian besar berwarna merah dengan ukiran-ukirannya yang juga berwama merah. Di samping itu dalam akte tanah No. 957, No. 958 tanggal 13 Juli 1920 disebutkan bahwa persil-persil tersebut milik NV Bouwmaatschapij “Toko Merah”.

Arsitektur bangunan ini merupakan gabungan arsitektur eropa dengan atap yang merespon kondisi alam tropis di Indonesia dengan bentuk pelana yang membentang dari sisi utara ke selatan. Hal lain yang menjadi cirri khas arsitektur eropa(colonial) pada bangunan ini adalah terpadat dinding, jendela, serta ventilasi yang berukuran monumental untuk mengimbangi aliran udara di dalam ruangan yang juga berukuran besar. Pada bagian pintu terdapat ornament ukiran pada kusennya, tidak ada perubahan pada bagian fasade bangunan took merah pada saat ini maupun pada saat masa lalu. Masih tetap menggunakan bata ekspose tanpa plester dengan warna merah serta pada bagian pintu dan ventilasi pun tidak mengalami perubahan.

Capture1.PNG

Pada bagian interior took merah terbagi antara bangunan kiri dan kanan yang dipisahkan oleh kolom-kolom yang berjajar.  Pada sisi interior terdapat tangga dengan gaya Barok pada sisi kiri dan kanan bangunan.

Seperti pada fasade, pintu-pintu pemisah antara kiri dan kanan bangunan ini juga memiliki ukuran yang monumental dengan bentuk yang menjulan tinggi.

 

2.1 4           Gedung Maybank BII

Capture1.PNG

Dulunya bangunan ini dipkai sebagai rumah tinggal eropa, dibangun 1895 bernama Patrician Mansion, bangunan ini termasuk bangunan kolonial yang dilindungi keberadaannya oleh pemda Jakarta yang berada di zona III. Bangunan ini berada di jalan kalibesar barat.

Capture1.PNG

Bangunan ini dua lantai, denganbentuk fasad yang umum seperti filosofi arsitektur local yakni terdapat elemen kepala, badan kaki, sama juga seperti rumah gaya eropa. Pada akhir abad 19 di eropa  gaya senirupa dan arsitektur yang berpengaruh adalah gaya art & crafts, kemudian berkembang menjadi art noveau setelahnya.

Namun pada fasad gedung BII ini yang saat ini lebih terlihat seperti gaya arsitektur neoklasik, karena ornament tumbuhan khas art & craft kurang terlihat, hanya terdapat jendela berjajar dan pintu ditengah massa fasadnya. Secara arsitektur, neoklasikisme digantikan oleh neogothik dan Rasionalisme Belanda. Gaya arsitektur yang tampak adalah Nieuwe Kunst (contohnya Bank Tabungan Negara), Art Deco atau De Stijl, dan Amsterdam School. Gaya-gaya arsitektur ini merupakan versi tropis dari gaya aslinya, sehingga memunculkan gaya baru bernama the Indies.

Hal ini terlihat dari bentuk jendelanya yang sederhana dan dengan bentuk berbeda untuk lantai dasar dan lantai satunya.

Gaya arsitektur masa bangunan ini juka menilik dari teori periode gaya bangunan menurut Helen Jessup dalam Handinoto (1996: 129-130)  tahun 1800-an sampai tahun 1902. Ketika itu, pemerintah Belanda mengambil alih Hindia Belanda dari perusahaan dagang VOC. Setelah pemerintahan Inggris yang singkat pada tahun 1811-1815. Hindia Belanda kemudian sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Indonesia waktu itu diperintah dengan tujuan untuk memperkuat kedudukan ekonomi negeri Belanda. Oleh sebab itu, Belanda pada abad ke-19 harus memperkuat statusnya sebagai kaum kolonialis dengan membangun gedung-gedung yang berkesan grandeur (megah). Bangunan gedung dengan gaya megah ini dipinjam dari gaya arsitektur neo-klasik yang sebenarnya berlainan dengan gaya arsitektur nasional Belanda waktu itu.

Perkembangan Arsitektur Antara Tahun 1870-1900 akibat kehidupan di Jawa yang berbeda dengan cara hidup masyarakat Belanda di negeri Belanda maka di Hindia Belanda (Indonesia) kemudian terbentuk gaya arsitektur tersendiri. Gaya tersebut sebenarnya dipelopori oleh Gubernur Jenderal HW. Daendels yang datang ke Hindia Belanda (1808-1811). Daendels adalah seorang mantan jenderal angkatan darat Napoleon, sehingga gaya arsitektur yang didirikan Daendels memiliki ciri khas gaya Perancis, terlepas dari kebudayaan induknya, yakni Belanda.

Gaya arsitektur Hindia Belanda abad ke-19 yang dipopulerkan Daendels tersebut kemudian dikenal dengan sebutan The  Empire Style. Gaya ini oleh Handinoto juga dapat disebut sebagai The Dutch Colonial. Gaya arsitektur The Empire Style adalah suatu gaya arsitektur neo-klasik yang melanda Eropa (terutama Prancis, bukan Belanda) yang diterjemahkan secara bebas. Hasilnya berbentuk gaya Hindia Belanda (Indonesia)  yang bergaya kolonial, yang disesuaikan dengan lingkungan lokal dengan iklim dan tersedianya material pada waktu itu (Akihary dalam Handinoto, 1996: 132). Ciri-cirinya antara lain: denah yang simetris, satu lantai dan ditutup dengan atap perisai. Karakteristik lain dari gaya ini diantaranya: terbuka, terdapat pilar di serambi depan dan belakang, terdapat serambi tengah yang menuju ke ruang tidur dan kamar-kamar lain. Ciri khas dari gaya arsitektur ini yaitu adanya barisan pilar atau kolom (bergaya Yunani) yang menjulang ke atas serta terdapat gevel dan mahkota di atas serambi depan dan belakang. Serambi belakang seringkali digunakan sebagai ruang makan dan pada bagian belakangnya dihubungkan dengan daerah servis (Handinoto, 1996: 132-133).

Capture1.PNG

Untuk saat ini bangunan sudah direnovasi sehingga walau sudah berumur lebih dari 100 tahun tetap terlihat inda seperti pada zamannya. Dan berbagai elemen seperti atap,pintu, jendela, lisplank, detailnya masih tetap terlihat baik.

Untuk saat ini bangunan digunakan sebagai kantor bank, sudah pasti bentuk interior akan berubah, untuk fasadnya sendiri hanya ditambahkan papan nama bank, dan terlihat bangunan bersifat lebih tertutup, karena menjaga privasi dan keamanan dari bank itu sendiri.

 

2.15            Gedung Inkopad

Sejarah Bangunan

Capture1.PNG

Sejarah Owner          :           Kolff & Co

Berdiri                         :           Sekitar 1848

Fungsi                         :           Museum, restoran, toko/retail, galeri, hiburan

Milik                            :           BUMN

Alamat                        :          Jl. Kali Besar Timur No.17. Taman Sari, Jakarta Barat

Kondisi Bangunan   :           Cukup baik

Klasifikasi                   :           Golongan B

Perusahaan penerbitan dan penjualan buku di Batavia yang didirikan oleh Norman (1848-1948). Kolff merupakan nama sebuah toko buku di bilangan Jl. Harmoni Jakarta. Di sini kerap terselenggara pameran karya tokoh seni lukis Hindia Belanda pada masa kalonial Hindia Belanda, seperti G.P. Adolfs, R. Strasser, dsb.

Ketika Kolff menjadi mitra perusahaan, nama perusahaan menjadi Nan Harren Norman & Kolff (1853). Berubah lagi menjadi G. Kolff & Co ketika Norman kembali ke Belanda (1858). Berubah lagi menjadi NV Koninklijke Boekhandle en drukkerij G. Kolff & Co (1930), suatu PT. Perdagangan dan Percetakan Buku Kerajaan G. Kolff & Co. Nama perusahaan G. Koff & Co setelah mendapat hak dari ratu Belanda untuk menggunakan kata “Koninklijke” (Royal). Toko bukunya bermula dari sebuah ruangan sewaan kecil di Jl. Pintu Besar Selatan, pindah ke Jl. Pintu Besar Utara, di ujung selatan Pasar Pisang (Jl. Kali Besar Timur 3) yang dibeli f 28 ribu sebagai kantor pusat (l860-Mei 1921), dan di Jl. Pecenongan dekat Pasar Baru.

  1. Kolff & Co merupakan penerbitan yang aktif, menjadi promotor penerbitan surat kabar perintisJava Bode(1850) dengan cabang di Semarang (de LocomotiefJ dan Surabaya (Het Soerabaiasch Handelsblad), meluncurkanBataviaasch Nieuwsblad (1885). Pemerintah juga memberikan kontrak untuk mencetak bandrol (surat jaminan) bagi pemungutan cukai tembakau (1932). Selain itu juga pemasok utama buku pendidikan di Hindia Belanda dan produsen kartu pos bergambar terbesar di Batavia. Kartu pos ini memberikan gambaran penting tentang topografi Batavia pada dua dekade pertama abad XX.

Sebelum Direvitalisasi

Capture1.PNG

Sebelum direvitalisasi, bangunan ini tergolong rawan roboh, sebelum bangnan ini dikonservasi, atap ini sudah tidak ada dan tidak memiliki fungsi, hanya terdapat sisa-sisa dinding yang belakangnya kosong. Setelah dikonservasi, bangunan ini bersifat sama seperti bangunan yang lama dari segi fasad, hanya saja menggunakan teknologi bangunan yang lebih modern. Dikarenakan bangunan ini memiliki klasifikasi pemugaran B.

Pemugaran golongan B bersifat:

  • Mempnyai nilai keaslian tetapi tidak bersejarah
  • Dilarang dibongkar secara sengaja
  • Harus seperti semula seperti aslinya walapun rubuh
  • Pemeliharaan dan perawatan bangunan tidak boleh mengbah pola tapak depan, atap, dan warna, dan mempertahankan detail.
  • Tata ruang dalam dapat diubah sesuai pengguna, tetapi tidak mengubah struktur utama bangunan.

Setelah Direvitalisasi

Capture1.PNG

1. Bentuk

Bentuk bangunan merupakan bergayakan bangunan kolonial Belanda dan bersifat simetris. Bangunan memiliki 2 lantai. pada setiap lantainya, setiap jendela memiliki irama yang berbeda. Atapnya menggunakan atap limas dengan bahan atap tanah liat. Bentuk bangunan pada tahun 1920 dengan 2016 tidak ada yang diubah, mengikuti bentuk bangunan lama atau seperti semula.

2. Elemen fasad

  • Jendela

Elemen jendela yang digunakan pada bangunan berupa jendela bouvenlicht. Bouvenlicht tidak tergantung dari keadaan cuaca, berkaitan fungsinya dengan kesehatan, akan tetapi apabila dikaitkan dengan kenyamanan termal, maka bouvenlicht sangat bergantung pada kondisi cuaca. Bouvenlicht berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke dalam bangunan, dan sebaliknya, oleh karena itu, ukuran dari bouvenlicht harus disesuaikan dengan kondisi cuaca. Dalam penggunaannya, dapat diusahakan agar bouvenlicht terhindar dari sinar matahari secara langsung. Rangka jendela setelah direvitalisasi menggunakan rangka aluminium dengan mengikuti bentuk jendela lama seperti aslinya.

  • Pintu

Bentuk pintu juga sama dengan jendela, berupa melengkung agar terjadinya           pertukaran udara yang seirama dengan elemen jendela yang lainnya. Setelah direvitalisasi, pintu menggunakan rangka aluminium.

  • Warna

Warna bangunan menunjukkan warna putih yang memang warna primer pada         bangunan kolonial. Dan juga dikarenakan fungsi bangunan ini memang untuk asuransi dan   milik BUMN, warna putih menandakan warna formal pada bangunan.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah bahwa bangunan gedung INKOPAD sempat memiliki kerusakan dan rawan roboh, setelah direvitalisasi banyak bagian-bagian bangunan sama dengan bentuk bangunan lamanya, dikarenakan sifat pemugaran revitalisasi bangunan ini tergolong B, atau berarti harus bersifat asli dengan bangunan lamanya walaupun sudah hancur dan dapat diinovasikan dengan penggunaan material yang lebih modern.

 

BAB 3

PENUTUP

 

3.1                      Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan sebelumnya terdapat beberapa bangunan yang telah dikonservasi sesuai dengan aturan yang ada dan ada juga bangunan yang belum dikonservasi. Kebanyakan bangunan yang telah dikonservasi telah mengalami perubahan yang cukup baik. Perubahan yang ada masih mempertahankan bentuk atau nilai keaslian bangunan. Pada segi fungsi bangunan, bangunan yang telah dikonservasi ada yang telah mengalami perubahan fungsi tetapi masih menjaga dan memlihara struktur, bentuk atap serta warna bangunan.

 

3.2                      Saran

Bangunan yang sudah dikonservasi dengan baik harus lebih dijaga perawatan bangunannya untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh usia bangunan yang sudah tua ataupun hal lainnya, sedangkan untuk bangunan-bangunan yang belum dikoonservasi, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah harus menggalakan dan menjalankan program konservasi bangunan tua yang ada saat ini karena bangunan tua yang masih ada ini telah menjadi saksi bisu sejarah perkembangan kota sejak dulu hingga sekarang dan menjadi cerminan kota itu sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KRITIK ARSITEKTUR : RUMAH MAKAN DAN PEDESTRIAN DI JALAN MARGONDA RAYA DEPOK

Slide1

UNIVERSITAS GUNADARMA

KRITIK ARSITEKTUR

RUMAH MAKAN DAN PEDESTRIAN DI JALAN MARGONDA RAYA DEPOK

(FLYOVER UI – JALAN JUANDA)

Presentation1

Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan

Universitas Gunadarma

 2015

ABSTRAKSI

 

Lis Mei R. Hondro, 24312227

RUMAH MAKAN DAN PEDESTRIAN DI JALAN MARGONDA RAYA DEPOK (FLYOVER UI – JALAN JUANDA)

Jurusan Teknik Arsitektur. Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan,

Universitas Gunadarma

 

Rumah makan merupakan suatu tempat yang menyediakan hidangan erta tempat untuk menikmati hidangan teresebut dengan  menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Rumah makan inipun beragam dan semakin berkembang di kota-kota maupun tempat yang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sehingga banyak menimbulkan berbagai macam masalah dan solusi yang baik.

Penulisan ini membahas tentang rumah makan Padang yang berada di pinggir jalan dengan fasilitas yang kurang memadai serta membahas kenyamanan pengunjung rumah makan serta pengguna jalan di depan rumah makan tersebut.

Penulisan ini bertujuan untuk mengupas tentang masalah yang terjadi pada bangunan rumah makan, fasilitas rumah makan, dan pengguna jalan di sekitarnya.

 

Kata kunci : Rumah makan, Kota Depok, Jalan Margonda

 

 

PENDAHULUAN

 Berkembangnya zaman yang semakin maju membuat beberapa hal baru pada pembangunan yang ada di dunia ini. Di Indonesia salah satu negara yang mulai mengembangkan pembangunan dengan lebih maju dan semakin baik.

Beberapa pembangunan yang semakin berkembang adalah adanya apartemen, pusat perbelanjaan, hotel, tempat olahraga, sekolah, perumahan, pertokoan, dan adanya rumah makan atau restoran yang semakin berkembang untuk menunjang aktifitas masyarakat dengan kesibukan tinggi.

Rumah makan adalah sebutan bagi tempat yang umumnya telah menyediakan makanan sajiannya meskipun pengunjungnya belum memesannya terlebih dahulu. Bangunan rumah makan ini umumnya tidak bertingkat.

Pada Jalan Margonda Raya terdapat beberapa bangunan rumah makan lama, rumah makan baru, dan ada rumah makan yang sedang dibangun atau ada suatu bangunan lama yang dialihfungsikan atau direnovasi menjadi rumah makan. Pada pembangunan rumah makan seseorang harus memikirkan bagaimana tentang kenyamanan pelanggan rumah makan itu sendiri baik dalam hal pelayanan, kenyamanan dalam bangunan, serta tersedianya area parkir bagi pengunjung dan pemilik/pekerja di rumah makan. Hal yang perlu diperhatikan juga yaitu kenyamanan bagi pengguna jalan atau pejalan kaki yang berada di sekitar lokasi rumah makan tersebut.

 

KAJIAN PUSTAKA

PENGERTIAN RUMAH MAKAN

Rumah makan adalah istilah umum untuk menyebut usaha gastronomi yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif tertentu untuk makanan dan pelayanannya. Meski pada umumnya rumah makan menyajikan makanan di tempat, tetapi ada juga beberapa yang menyediakan layanan take-out dining dan delivery service sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada konsumennya. Rumah makan biasanya memiliki spesialisasi dalam jenis makanan yang dihidangkannya. Sebagai contoh yaitu rumah makan Chinese food, rumah makan Padang, rumah makan cepat saji (fast food restaurant) dan sebagainya.

Di Indonesia, rumah makan juga biasa disebut dengan istilah restoran. Restoran merupakan kata resapan yang berasal dari bahasa Perancis yang diadaptasi oleh bahasa Inggris “restaurant” yang berasal dari kata “restaurer” yang berarti “memulihkan”.

PERBEDAAN RESTORAN DAN RUMAH MAKAN

Restoran dan rumah makan sendiri memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Rumah makan yaitu tempat makan dimana semua sajiannya sudah dimasak terlebih dahulu, meskipun konsumen belum melakukan pemesanan. Sementara jika kita berkunjung ke tempat makan dimana menu yang dipesan baru dimasak ketika kita melakukan pemesanan, maka itu disebut sebagai restoran.

Dinas kesehatan biasanya mengawasi kebersihan atau higienitas kedua tempat makan ini. Misalnya adalah jarak antara rumah makan atau restoran dengan tempat pembuangan sampah. Tidak hanya itu, arah angin juga diperhatikan dikarenakan angin dari tempat sampah yang mengarah ke rumah makan mempermudah hinggapnya bakteri pada makanan.

Hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa, sebagai salah satu syarat higienitas, semua pelayan rumah makan dan restoran harus menggunakan baju yang khusus. Misalnya pakaian koki atau menggunakan celemek, mereka juga harus menggunakan harnet untuk menutup kepala dan sarung tangan jika perlu.

Tata letak restoran dan rumah makan memiliki spesifikasi sendiri. Misalnya jenis pintunya tidak seperti pintu di rumah dengan engsel pintu, namun berupa pintu dorong. Hal ini agar para penyaji makanan dapat dengan mudah membuka pintu hanya mendorongnya dengan bahu. Jika pun terjadi kebakaran misalnya, dengan tipe pintu seperti ini, maka penyelamatan akan lebih mudah dilakukan.

 

RUMAH MAKAN PADANG

Rumah Makan (RM) Padang atau Warung Padang atau Restoran Padang adalah suatu bisnis warung makan/rumah makan/restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat.

Rumah makan ini amat terkenal di Indonesia bahkan dunia, dan disukai oleh berbagai kalangan serta bermacam etnis dan bangsa karena masakan/makanannya yang lezat serta daya adaptasinya yang bisa menyesuaikan diri dengan lidah atau selera masyarakat di mana rumah makan ini berada. RM Padang di luar Sumatera Barat menghidangkan masakan yang tidak terlalu pedas, berbeda dengan rumah makan yang ada di tanah kelahirannya sendiri.

Usaha rumah makan ini hadir dalam berbagai tingkatan sosial, mulai dari warung Padang kaki lima yang harganya terjangkau oleh kalangan bawah, rumah makan yang menargetkan kalangan menengah sebagai  sasaran pasarnya, hingga restoran mewah yang menargetkan kalangan atas dengan harga yang cukup tinggi sesuai fasilitas yang disediakan.

Penamaan ‘Rumah Makan (RM) atau Restoran Padang’ sebenarnya tidaklah begitu tepat, karena asal masakan dan pelaku bisnis ini tidak hanya dari kota Padang, tapi justru lebih banyak berasal dari wilayah lainnya di Sumatera Barat, seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman,  Tanah Datar, dan berbagai wilayah lainnya. Setiap wilayah itu menghasilkan rasa dan ragam masakan yang agak berbeda antara satu dengan lainnya.

Asal-usul penamaan ‘Restoran Padang’ yang dianggap paling awal berhasil dilacak melalui suatu penelitian yang dilakukan oleh Surya Sutyadi, seorang filolog di Universitas Leiden, Belanda. Ia menemukan bukti  historis-empiris,  yaitu sebuah iklan restoran Padang yang bernama PADANGSCH-RESTAURANT “Gontjang-Lidah” di Cirebon yang dikelola seorang perantau Minang, B. Ismael Naim, dimuat selama beberapa bulan pada tahun 1937 di harian Pemandangan yang terbit di Batavia.

 

RAGAM MASAKAN PADANG

Masakan atau kuliner Minangkabau sangat beragam. Disamping banyak kesamaan, tiap wilayah di Sumatera Barat juga punya varian masakan yang agak berbeda dibanding wilayah lainnya. Di sekitar danau , Agam, terdapat palai rinyuak yang tak ditemukan di wilayah lain karena bahan dasarnya ikan rinyuak (sejenis ikan yang kecil-kecil) hanya terdapat di danau Maninjau. Begitu pula dengan goreng/salai ikan bilih dari wilayah Solok dan Tanah Datar. Ikan langka ini hanya terdapat di danau Singkarak, tidak terdapat di perairan lainnya di dunia.  Dari wilayah Agam lainnya terdapat suatu jenis masakan yang dikenal sebagai nasi Kapau yang cukup banyak digemari orang, wilayah Limo Puluah Kota menghasilkan sate danguang-danguang, begitu pula wilayah-wilayah lainnya dengan makanan khas masing-masing.

Karena keterbatasan bahan baku atau cara memasak yang rumit, tidak semua ragam masakan tersebut tersedia di rumah makan/restoran Padang. Umumnya RM Padang menghidangkan jenis masakan yang bahan bakunya mudah didapat serta mudah dikerjakan, seperti ayam goreng/gulai, dendeng balado, gulai tunjang, gulai ikan kakap, serta berbagai masakan lainnya, dan tentu saja rendang yang telah mengangkat derajat kuliner Minangkabau dan Indonesia ke tataran internasional karena terpilih sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN pada Juli 2011.

 

PENGERTIAN PEDESTRIAN

Pedestrian berasal dari bahasa Yunani pedos yang berarti kaki. Pedestrian juga berasal dari bahasa Latin pedester-pedestris  yaitu orang yang berjalan kaki atau pejalan kaki, sehingga pedestrian dapat diartikan sebagai pejalan kaki atau orang yang berjalan kaki. Secara harafiah, pedestrian berarti “ person walking in the street “, yang berarti orang yang berjalan di jalan. Pejalan kaki adalah orang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat / asal (origin) tanpa kendaraan, untuk mencapai tujuan atau tempat (destination) atau dengan maksud lain. Jalan merupakan media diatas bumi yang memudahkan manusia dalam tujuan berjalan, maka pedestrian dalam hal ini memiliki arti pergerakan atau perpindahan orang atau manusia dari satu tempat sebagai asal (origin) ke tempat lain sebagai tujuan (destination) dengan berjalan kaki (Rubenstein, 1992). Berikut merupakan beberapa tinjauan dan pengertian dasar mengenai pedestrian, yaitu:

– Berjalan kaki merupakan alat untuk pergerakan internal kota, satu – satunya alat untuk memenuhi kebutuhan interaksi tatap muka yang ada didalam aktivitas komersial dan kultural di lingkungan kehidupan kota. Berjalan kaki merupakan alat penghubung antara moda – moda angkutan yang lain (Fruin, 1979).

– Dilihat dari kecepatannya moda jalan kaki memiliki kelebihan yakni kecepatan rendah sehingga menguntungkan karena dapat mengamati lingkungan sekitar dan mengamati objek secara detail serta mudah menyadari lingkungan sekitarnya ( Rapoport, 1977).

 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Slide2

Gambar 1 Kondisi Bangunan dan Jalan Raya Margonda
Sumber : Data Pribadi, 2016

Lokasi pada permasalahan rumah makan dan pedestrian ini adalah rumah makan dan pedestrian  yang berada pada Jalan Raya Margonda Depok (Flyover UI – Jalan Juanda).

Saat ini pembangunan sepanjang jalan Margonda Raya semakin berkembang dan mulai banyak terdapat bangunan tinggi (seperti kampus, hotel dan apartemen), toko/ruko, rumah makan, restoran, dll.

Slide3

Gambar 2 Rumah Makan Padang di Jalan Raya Margonda
Sumber : Data Pribadi, 2016

Salah satu rumah makan yang berada pada Jalan Margonda Raya adalah rumah makan yang menjual masakan Padang. Hanya saja rumah makan ini tidak memiliki tempat parkir dan bentuk fasad luar dari bangunan ini juga tidak menandakan bahwa ia merupakan sebuah rumah makan dikarenakan bangunan lebih mirip counter daripada rumah makan.

Slide4

Gambar 3 Rumah Makan Padang dan Pedestrian di Jalan Raya Margonda
Sumber : Data Pribadi, 2016

Pada umumnya, banyak ruko dan rumah makan yang berada pada jalan Margonda Raya ini tidak memiliki garis sepadan jalan sehingga pedestrian yang berada di depan bangunan yang difungsikan untuk pejalan kaki beralih fungsi menjadi tempat parkir bagi bangunan-bangunan tersebut. Hal ini berbahaya bagi pejalan kaki serta parkir sembarang ini juga kadang menjadi faktor timbulnya kemacetan.

Slide5

Gambar 4 Bangunan dan Pedestrian di Jalan Raya Margonda
Sumber : Data Pribadi, 2016

 

 

KESIMPULAN

  1. Kesimpulan

Pembangunan rumah makan di jalan Margonda Raya sangat membutuhkan pertimbangan banyak pertimbangan, diantaranya adalah perlunya garis sepadan jalan, kenyamanan pemilik rumah makan, pekerjanya, pelayanan pelanggan, ketersediaan area parkir dan juga area bagi pengguna jalan. Pelanggan sangat membutuhkan kenyamanan dalam akses ke rumah makan khususnya dalam hal parkir. Pengguna jalan sangat membutuhkan kenyamanan yang tinggi bilamana rumah makan berada dipinggir jalan sebaiknya disediakan area parkir khusus sehingga tidak perlu lagi menggunakan pedestrian sebagai area parkir yang dapat mengganggu pejalan kaki serta pengguna jalan lainnya.

Perlu adanya kesadaran yang tinggi kepada masyarakat untuk memberi toleransi yang tinggi bagi keselamatan para pejalan kaki dengan tidak mengalihfungsikan pedestrian sebagai area parkir serta area bagi pedagang kaki lima.

  1. Saran

Pemerintahan kabupaten dan kota harus lebih berhati-hati, memperhatikan, melihat langsung dan memikirkan pembangunan yang semakin berkembang dengan mengeluarkan peraturan pembangunan bangunan seperti rumah makan yang berada dipinggir jalan raya. Harus dilakukan perubahan agar menjadi lebih baik lagi.

 

 

 

 

DAFTAR ISI

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan

http://trijayafmplg.net/program/healthy-center/2010/01/restoran-dan-rumah-makan-berbeda/

https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_makan_Padang

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Analisis Dampak Lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Fungsi :

  • Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
  • Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
  • Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  • Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
  • Awal dari rekomendasi tentang izin usaha
  • Sebagai Scientific Document dan Legal Document
  • Izin Kelayakan Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pertama kali diperkenalkan pada tahun oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL didefinisikan sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL terdiri dari lima dokumen, yaitu:

a. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KAANDAL).

KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL, sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

b. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat
dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

c. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

d. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

e. Dokumen Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

Hal–hal yang dikaji dalam proses AMDAL adalah aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai :

a. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.

b. Luas wilayah penyebaran dampak.

c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.

d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.

e. Sifat kumulatif dampak.

f. Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.

Dasar dari diadakannya AMDAL adalah (PP 27/1999 dan PP 51/1993), pembangunan berkelanjutan, kegiatan yg menimbulkan dampak perlu dianalisa sejak awal perencanaan untuk langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif, AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan dampak, AMDAL bagian dari kegiatan studi kelayakan rencana usaha/kegiatan, komponen AMDAL meliputi Kerangka Acuan (KA), ANDAL, RKL, RPL. Menurut PP No. 27/1999 Pasal 3 ayat 1, usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.

b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharu.

c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.

e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.

f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik. 

Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup. 

AMDAL sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup, bertujuan untuk menghindari dampak, meminimalisasi dampak, dan melakukan mitigasi/kompensasi dampak. AMDAL sebagai “environmental safe guard” bermanfaat untuk pengembangan wilayah, sebagai pedoman pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasyarat utang (loan), dan rekomendasi dalam proses perijinan. Prinsip-prinsip AMDAL antara lain:

a. AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan.

b. AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan.

c. AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi konflik, Kendala sumber daya alam, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek.

d. Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan. 

Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. 

Prosedur pelaksanaan AMDAL menurut PP. No. 27 tahun 1999 adalah sebagai berikut.

HPP

  • ANDAL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup) adalah telaah cermat dan mendalam dampak besar dan penting suatu rencana usaha/kegiatan.
  • RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan dari rencana usaha/kegiatan.
  • RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat rencana usaha/kegiatan.
  • Komisi Penilai adalah komisi yang menilai dokumen AMDAL.

Komisi Penilai AMDAL terdiri dari:

a. Ketua Komisi

Ketua Komisi dijabat oleh Deputi untuk Komisi penilai AMDAL Pusat, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat propinsi untuk Komisi Penilai AMDAL Propinsi, Kepala BAPEDALDA atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

b. Sekretaris Komisi.

Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani AMDAL baik dari Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).

c. Anggota Komisi

Anggota Komisi terdiri dari: wakil instansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu. 

Prosedur AMDAL terdiri dari:

a. Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem
penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL.

b. Proses pengumuman
Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

c. Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan. 

d. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

e. Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL 

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KAANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. 

f. Persetujuan Kelayakan Lingkungan

AMDAL DI INDONESIA

AMDAL di Indonesia diberlakukan berdasarkan PP 51 Tahun 1993 (sebelumnya PP 29 tahun 1986) sebagai realisasi pelaksanaan UU No. 4 tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup yang saat ini telah direvisi menjadi UU No. 23 tahun 1997. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri. Sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, AMDAL harus dibuat pada tahap paling dini dalam perencanaan kegiatan pembangunan, dengan kata lain, proses penyusunan dan pengesahan AMDAL harus merupakan bagian dari proses perijinan satu proyek. Dengan cara ini proyek-proyek dapat disaring seberapa jauh dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi lain studi AMDAL juga dapat memberi masukan bagi upaya-upaya untuk meningkatkan dampak positif dari proyek tersebut. Dalam PP 51 Tahun 1993 ditetapkan empat jenis studi AMDAL, yaitu : 

a. AMDAL Proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi AMDALnya ada pada Departemen Perindustrian. 

b. AMDAL Terpadu/Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen kehutanan, Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan. 

c. AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing-masing kegiatan didalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya, karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan. 

d. AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah, contoh AMDAL regional adalah pembangunan kota-kota baru.

Secara teknis instansi yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan memantau penyusunan amdal di Indonesia adalah BAPEDAL. Sebagaimana diatur dalam PP 51 tahun 1993, kewenangan ini juga dilimpahkan pada instansi-instansi sektoral serta BAPEDALDA Tingkat I. Dengan kata lain BAPEDAL Pusat hanya menangani studi-studi amdal yang dianggap mempunyai implikasi secara nasional. Pada tahun 1999 diterbitkan lagi penyempurnaan ini adalah untuk memberikan kewenangan proses evaluasi amdal pada daerah. Materi baru dalam PP ini adalah diberikannya kemungkinan partisipasi masyarakat di dalam proses penyusunan AMDAL.

Adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan berpotensi untuk memberikan Dampak Penting pada lingkungan hidup seperti jumlah manusia yang terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, intensitas dan lamanya dampak berlangsung, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, dan berbalik/tidak berbaliknya dampak. Kegiatan atau usaha yang memiliki potensi dampak penting tersebut, antara lain: 

a. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.

b. Eksploitasi sumber daya alam terbaharui dan tidak terbaharui.

c. Kegiatan potensial menimbulkan pemborosan, kerusakan, kemerosotan dalam pemanfaatannya.

d. Kegiatan yang mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam.

e. Introduksi tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.

f. Pembuatan bahan hayati dan non hayati.

g. Penerapan teknologi yg berpotensi besar mempengaruhi lingkungan hidup.

h. Kegiatan resiko tinggi dan mempengaruhi ketahanan negara.

Sebagaimana telah dievaluasi oleh banyak pihak, proses AMDAL di Indonesia memiliki banyak kelemahan, yaitu :

a. AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perijinan satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah amdal dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan.

b. Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima didalam proses pengambilan keputusan.

c. Terdapatnya berbagai kelemahan didalam penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul dalam studi AMDAL serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. Pengertian dari UPL dan UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

d. Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek “sosial budaya”, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasi sosial budayanya penting, kurang mendapat kajian yang seksama.

AMDAL merupakan teknologi pembuatan perencanaan dan keputusan yang berasal dari barat, negara industri yang demokratis dengan kondisi budaya dan sosial berbeda, sehingga ketika program ini diterapkan di negara berkembang dengan kondisi budaya dan sosiopolitik berbeda, kesulitan pun muncul. AMDAL di Indonesia telah lebih dari 15 tahun diterapkan. Meskipun demikian berbagai hambatan atau masalah selalu muncul dalam penerapan amdal, seperti juga yang terjadi pada penerapan amdal di negara-negara berkembang lainnya. Hambatan tersebut cenderung terfokus pada faktor-faktor teknis, seperti : 

a. Tidak memadainya aturan dan hukum lingkungan.

b. Kekuatan institusi.

c. Pelatihan ilmiah dan professional.

d. Ketersediaan data

Penilaian Dokumen AMDAL

Mutu penilaian dokumen AMDAL dipengaruhi oleh empat faktor, yakni:

a. Kompetensi teknis anggota Komisi Penilai AMDAL.

b. Integritas anggota Komisi Penilai.

c. Tersedianya panduan penilaian dokumen AMDAL.

d. Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL.

Dari empat faktor tersebut, integritas penilai merupakan faktor moral yang sulit dioperasionalkan ketika menempatkan seseorang untuk duduk di dalam keanggotaan Komisi Penilai AMDAL. Namun demikian, faktor ini dapat efektif dikontrol dan ditegakkan melalui tiga faktor yang lainnya, yakni peningkatan terus menerus kompetensi teknis anggota, tersedianya panduan, prosedur dan kriteria penilaian dokumen AMDAL yang efektif untuk digunakan, dan akuntabilitas proses penilaian AMDAL. Tiga faktor ini merupakan faktor yang dapat terus ditingkatkan, dikembangkan dan difasilitasi oleh pemerintah agar mutu penilaian AMDAL meningkat secara bertahap. 

Prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian dokumen AMDAL adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Praktis 

Mengingat banyak pihak yang telah mengetahui AMDAL dan pernah mengikuti Kursus AMDAL, maka Pedoman ini disusun dengan sangat mempertimbangkan unsur kepraktisan untuk para penggunanya (kalangan pakar, akademisi, aparatur pemerintah, konsultan, kalangan LSM dan masyarakat). 

b. Prinsip Logis dan Sistematis 

Mengingat dokumen AMDAL pada dasarnya disusun menurut kaedah-kaedah ilmiah, maka kriteria dan teknik uji yang dimuat dalam panduan ini dikembangkan berdasarkan prinsip logis dan sistematis. Dua prinsip yang digunakan sebagai fondasi kaedah keilmuan. 

c. Prinsip Akuntabel 

Mengingat hasil penilaian dokumen AMDAL harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik, maka akuntabilitas menjadi prinsip penting yang dikembangkan dalam panduan penilaian ini. Siapapun yang menggunakan panduan ini akan dapat mempertanggungkan hasil penilaiannya karena Panduan ini dikembangkan secara praktis, logis dan sistematis.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk penilaian substansi dokumen AMDAL adalah sebagai berikut:

a. Keputusan Menteri Negara LH No. 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.

b. Keputusan Kepala Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

c. Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

d. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

e. Keputusan Menteri Negara LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah.

f. Keputusan Kepala Bapedal No. 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL.

g. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL. 

SUMBER :

http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan

http://ocw.ui.ac.id/pluginfile.php/388/mod_resource/content/0/naskah%20sesi%20910-AMDAL.pdf

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Sistem Pengupahan, dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Tenaga Kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun.

Klasifikasi Tenaga Kerja

Berdasarkan penduduknya
  • Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

  • Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

Berdasarkan batas kerja
  • Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

  • Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

  1. anak sekolah dan mahasiswa
  2. para ibu rumah tangga dan orang cacat
  3. para pengangguran sukarela
Berdasarkan kualitasnya
  • Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

  • Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

  • Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja adalah program publik yang memberi perlindungan mendasar bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial-ekonomi yang timbul sehubungan pelaksanaan hubungan kerja.  Program jaminan sosial tenaga kerja diselenggarakan dengan menggunakan asuransi sosial serta tabungan wajib yang bertujuan untuk menyediakan jaminan sosial bagi tenaga kerja.  Jenis program jaminan sosial tenaga kerja sebagai berikut :

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Program JPK)
Program JPK memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko mengidap gangguan kesehatan atau penyakit yang berakibat terganggunya kemampuan produktifitas kerja. Manfaat JPK berupa pelayanan kesehatan untuk tindak pengobatan yang bersifat promotif serta kuratif. Tindak pengobatan yang dijamin mencakup rawat jalan, rawat inap, persalinan serta imunisasi/vaksinasi. Bentuk program JPK dilaksanakan dalam 3 model, yaitu program Jamsostek yang diselenggarakan oleh PT.Jamsostek, program Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan oleh lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh pemberi kerja, serta program JPK Mandiri yang diselenggarakan langsung oleh pemberi kerja secara swakelola. Pembiayaan program JPK melalui pembayaran iuran kepada pihak penyelenggara yang ditanggung oleh pemberi kerja.  Program JPK sifatnya berlaku menyeluruh bagi tenaga kerja sesuai kebutuhan medik, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip ekuitas dimana manfaat pelayanan kesehatan yang diterima ditetapkan berdasarkan kontribusi iuran.

Jaminan Kecelakaan Kerja (Program JKK)
Program JKK memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko mengalami kecelakaan kerja serta mengidap berbagai penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Manfaat JKK berupa pelayanan kesehatan menyeluruh serta rehabilitasi medis sehubungan kecelakaan yang di derita tenaga kerja. Disamping pelayanan jasa medik, tenaga kerja mendapatkan santuan tidak mampu bekerja selama menjalani masa perawatan dan pemulihan. Pembiayaan program JKK melalui pembayaran iuran kepada pihak penyelenggara yang ditanggung oleh pemberi kerja

Jaminan Kematian (Program JK)
Program JK memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan kerja. Manfaat JK berupa pemberian satunan sekaligus kepada keluarga atau ahli waris pada saat tenaga kerja meninggal dunia. Pemberian santunan kematian bertujuan membantu meringankan beban finansial pihak keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan.  Pembiayaan program JK melalui pembayaran iuran kepada pihak penyelenggara yang ditanggung oleh pemberi kerja

Jaminan Hari Tua (Program JHT)
Program JHT memberikan perlindungan bagi tenaga kerja pada saat memasuki masa purna bhakti. Manfaat JHT berupa pemberian bekal dana tunai dalam bentuk pembayaran sekaligus kepada tenaga kerja atau keluarga dan ahli waris. Pembiayaan program JHT melalui pembayaran iuran kepada pihak penyelenggara yang ditanggung bersama oleh tenaga kerja dan pemberi kerja.

Jaminan Pensiun (Program Pensiun)
Program Pensiun memberikan jaminan kesinambungan pembayaran penghasilan bagi tenaga kerja pada saat memasuki usia pensiun. Manfaat program pensiun berupa pembayaran uang pensiun berkala kepada tenaga kerja atau keluarga dan ahli waris pada saat tenaga kerja memasuki masa usia pensiun. Pembiayaan program pensiun melalui pembayaran iuran kepada pihak penyelenggara yang ditanggung bersama oleh tenaga kerja dan pemberi kerja. Penyelenggara program pensiun dapat dilakukan melalui 2 instansi, yaitu Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang terdaftar di Departemen Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yang merupakan lembaga pengelola dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja. Jenis program pensiun terdiri dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) danProgram Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

Sistem Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 90 ayat 1 UU No. 13/ 2003). Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum (Pasal 91 ayat 2 UU No. 13/2003).

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat 1 No. 13/2003). Kebijakan pemerintah mengenai pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi:

•    Upah minimum
•    Upah kerja lembur
•    Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
•    Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
•    Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
•    Bentuk dan cara pembayaran upah
•    Denda dan potongan upah;
•    Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
•    Struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
•    Upah untuk pembayaran pesangon; dan
•    Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap (Pasal 94 UU No. 13/2003).

Besaran upah atau gaji dan cara pembayarannya merupakan salah satu isi dari perjanjian kerja (Pasal 54 ayat 1 huruf e UU No. 13/2003).  Akan tetapi dalam perjanjian kerja, tidak dijabarkan secara detail mengenai sistem penggajian, hal tersebut akan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), atau dibuat dalam bentuk struktur dan skala upah menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari PP/PKB. PP dan PKB merupakan kesepakatan tertulis dan hasil perundingan antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha

Berdasarkan pasal 14 ayat (3) Permenaker No. 1 Tahun 1999, Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, dilakukan atas kesepakatan tertulis antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha. Kesepakatan tertulis tersebut ditempuh dan dilakukan melalui proses perundingan bipartit antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Dari perundingan bipartit tersebut kemudian melahirkan kesepakatan, yang selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Yang termasuk dalam komponen upah berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, yaitu:

  1. Upah Pokok: adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  2. Tunjangan Tetap: adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Isteri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan Kematian; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan Tunjangan Transport dapat dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
  3. Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan makan dapat dimasukan ke dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam bentuk uang atau fasilitas makan).

SUMBER :

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

http://www.starinside.co.id/news/jaminan-sosial-tenaga-kerja/

http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/upah-kerja/pertanyaan-mengenai-gaji-atau-upah-kerja-1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025

1. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20  (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif.

Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk  mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional.

Oleh karenanya rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga- lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Arah, tahapan, dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025.

3. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

A. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

1.Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.

2.Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

1.Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.

2.Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

3.Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas.

Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025, mewujudkan masyarakat yang berahklak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang  penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan ber basiskan Kepentingan Nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi.

SUMBER:

http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/perencanaan/1353489783/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-20052025.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PENATAAN RUANG – RUANG TERBUKA HIJAU

Ruang Terbuka Hijau

taman-diponegoro-semarang

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

Menimbang :

a. bahwa kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak keberbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diperlukan adanya Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;

Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mensyaratkan ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, ini membawa konsekuensi setiap lahan yang kita tempati, idealnya minimal 70 persen digunakan untuk bangunan dan 30 persen untuk lahan hijau.

Prof Masrukhi : Sesuai pasal 29, ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat, proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Pendahuluan

_932520480

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

  • kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
  • kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
  • area pengembangan keanekaragaman hayati;
  • area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
  • tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
  • tempat pemakaman umum;
  • pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
  • pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
  • penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
  • area mitigasi/evakuasi bencana; dan
  • ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Istilah dan Definisi

Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan elemen-elemen lainnya yang berbentuk padat maupun cair.

Garis sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.

Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.

Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Lansekap jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.

Penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.

Peran masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.

Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.

Pohon kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.

Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa  7-12 meter.

Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.

Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.

Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.

Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai herbaseus.

Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.

Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.

Taman lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan

Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).

Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.

Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.

Fungsi dan Manfaat

RTH memiliki fungsi sebagai berikut:

Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:

  • memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
  • pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
  • sebagai peneduh;
  • produsen oksigen;
  • penyerap air hujan;
  • penyedia habitat satwa;
  • penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
  • penahan angin.

Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

  1. Fungsi sosial dan budaya: 
    • menggambarkan ekspresi budaya lokal;
    • merupakan media komunikasi warga kota;
    • tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
  2. Fungsi ekonomi: 
    • sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur;
    • bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
  3. Fungsi estetika:
    • meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
    • menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
    • pembentuk faktor keindahan arsitektural;
    • menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Manfaat RTH 

Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:

  1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
  2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Tipologi RTH

Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

  • Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.
  • Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
  • Struktur ruang : RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok, memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan struktur ruang perkotaan.
  • Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.

Penyediaan RTH

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

  • Luas wilayah
  • Jumlah penduduk
  • Kebutuhan fungsi tertentu


Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

  • ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
  • proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
  • apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
  • Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

  • 250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
  • 2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
  • 30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan
  • 120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan
  • 480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)

Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Prosedur Perencanaan

Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:

  • penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat;
  • penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  • tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
    • perencanaan;
    • pengadaan lahan;
    • perancangan teknik;
    • pelaksanaan pembangunan RTH;
    • pemanfaatan dan pemeliharaan.
  • penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh masyarakattermasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan pembangunan;
  • pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame (billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    • mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing  daerah;
    • tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
    • tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
    • memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
    • tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.

Penerapan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia

Menurut para aktivis lingkungan, kota-kota di Indonesia dapat memberi kontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim di tanah air melalui pengembangan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Koordinator Kampanye dan Advokasi dari  Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Cut Nurhayati mengatakan di Jakarta, Jum’at (5/10) kebijakan terkait kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sebagian kota, terutama kota-kota besar di tanah air masih cukup minim.

”Secara umum, RTH di kota-kota besar itu memang sangat kurang, karena kebanyakan kota-kota yang ada di Indonesia ini direncanakan tanpa memperhatikan  aspek-aspek lingkungan,”

Tim pakar dari Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang bertugas langsung dibawah kendali Presiden RI mengakui belum satu kotapun di tanah air yang mampu menerapkan 30 persen ketesediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Indonesia. DNPI  berkerjasama dengan pihak  kementerian terkait, organisasi pakar dan universitas terkemuka di tanah air, terus mendorong upaya pemenuhan RTH di kota-kota di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang , dalam klausul UU itu disebutkan, jumlah RTH di setiap kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebut. RTH di setiap kota memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi  ekologis, sosial ekonomi dan evakuasi.

Para pakar mengatakan, Fungsi ekologis RTH diantaranya dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi lainnya yaitu sosial-ekonomi untuk memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan keasrian kota.

Badan PBB urusan Permukiman UN Habitat dalam sebuah laporannya  baru-baru ini menyatakan, kota-kota di Asia, Timur Tengah hingga kota di Amerika Latin berupaya memenuhi standar minimal ruang terbuka hijau di negara masing-masing.  Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan,  standar internasional untuk ruang hijau adalah sembilan meter persegi per kapita.

Laporan-laporan terbaru menyatakan, Singapura menjadi salah satu ibukota negara  yang sementara ini berada di posisi teratas dunia dalam mengembangkan ruang terbuka hijau. Luas ruang terbuka hijau saat ini mencapai lebih dari 50 persen dari luas wilayah Singapura. Singapura juga memiliki lebih dari 450 taman dan kebun publik.

Pakar iklim mengatakan, optimalisasi ruang terbuka hijau perkotaan yang cukup berarti akan menyumbang cukup besar bagi upaya menekan dampak perubahan iklim dunia.

SUMBER :

Minimal 30 Persen Lahan, Ruang Terbuka Hijau

http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html

http://www.voaindonesia.com/content/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indoesia-minim/1521006.html

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN – RUMAH SUSUN

841-03869723

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Mengacu pada UURI No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau didalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan.

Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu diganti.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Permukiman dan Perumahan dalam UU No. 1 tahun 2011 khususnya mengenai Rumah Susun, ada baiknya untuk mengetahui apa yang dimaksud Rumah Susun.

Pengertian

Menurut UU No.16 tahun 1985 tentang rumah susun. Rumah Susun diartikan sebagai berikut :
Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horisontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
Jadi bisa dikatakan bahwa rumah susun merupakan suatu pengertian yuridis arti bangunan gedung bertingkat yang senantiasa mengandung sistem kepemilikan perseorangan dan hak bersama, yang penggunaannya bersifat hunian atau bukan hunian. Secara mandiri ataupun terpadu sebagai satu kesatuan sistem pembangunan atau Rumah Susun adalah bangunan yang dibangun untuk menampung sekumpulan manusia yang terorganisir kedalam suatu wadah dengan pertimbangangan kehidupan manusia hidup secara layak secara horizontal dan vertikal dengan sistem pengelolaan yang menganut konsep kebersamaan.
A. Latar Belakang Adanya Bangunan Bertingkat
Pemukiman dan perumahan adalah merupakan kebutuhan utama/primer yang harus dipenuhi oleh manusia. Perumahan dan pemukiman tidak hanya dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh adalah proses bermukim manusia dalam rangka menciptakan suatu tatanan hidup untuk masyarakat dan dirinya dalam menampakkan jati diri. Pengaturan perihal perlunya perumahan dan pemukiman telah diarahkan pula oleh GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang telah menekankan pentingnya untuk meningkatkan dan memperluas adanya pemukiman dan perumahan yang layak baik seluruh masyarakat dan karenanya dapat terjangkau seluruh masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.
Untuk selanjutnya dalam rangka untuk peningkatan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan dan pemukiman, serta meningkatkan efektifikas dalam penggunaan tanah terutama pada lingkungan/daerah yang padat penduduknya, maka perlu dilakukan penataan atas tanah sehingga pemanfaatan dari tanah betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai terpikirkan untuk melakukan pembangunan suatu bangunan yang digunakan untuk hunian untuk kemudian atas bangunan dimaksud dapat digunakan secara bersama-sama dengan masyarakat lainnya, sehingga terbentuklah adanya rumah susun.
Pembangunan rumah susun adalah suatu cara yang jitu untuk memecahkan masalah kebutuhan dari pemukiman dan perumahan pada lokasi yang padat, terutama pada daerah perkotaan yang jumlah penduduk selalu meningkat, sedangkan tanah kian lama kian terbatas. Pembangunan rumah susun tentunya juga dapat mengakibatkan terbukanya ruang kota sehingga menjadi lebih lega dan dalam hal ini juga membantu adanya peremajaan dari kota, sehingga makin hari maka daerah kumuh berkurang dan selanjutnya menjadi daerah yang rapih,bersih, dan teratur. Peremajaan kota telah dicanangkan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990, tentang peremajaan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara. Menindaklanjuti dari Instruksi Presiden tersebut, maka pada tanggal 7 Januari 1993, telah diterbitkan adanya surat edaran dengan Nomor: 04/SE/M/1/1993, yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat II untuk melaksanakan pedoman umum penanganan terpadu atas perumahan dan pemukinan kumuh, yang antara lain dilakukan dengan peremajaan dan pembangunan rumah susun.
Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan kawasan permukiman bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam perencanaan pengembangan lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan, pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan dan perdesaan, dan pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan. Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung

Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap orang yang memiliki keahlian di bidang perencanaan dan perancangan rumah dilakukan untuk:
a.  menciptakan rumah yang layak huni;

b. mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah oleh masyarakat dan pemerintah; dan

c. meningkatkan tata bangunan dan lingkungan yang terstruktur.

Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. Industri bahan bangunan wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pembangunan perumahan meliputi:pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau peningkatan kualitas perumahan.

Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan. Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun tidak boleh melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli, sebelum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) UURI No 1 tahun 2011.

Pengendalian perumahan dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk: perizinan; penertiban; dan/atau penataan. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

Kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan Pasal 54 UURI No 1 tahun 2011menyatakan bahwa :

(1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR.

(2) Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.

(3) Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

  1. subsidi perolehan rumah;
  2. stimulan rumah swadaya;
  3. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
  4. perizinan;
  5.  asuransi dan penjaminan;
  6.  penyediaan tanah;
  7.  sertifikasi tanah; dan/atau
  8.  prasarana, sarana, dan utilitas umum.

(4) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan rumah bagi MBR.

(5) Ketentuan mengenai kriteria MBR dan persyaratan kemudahan perolehan rumah bagi MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Orang perseorangan yang memiliki rumah umum dengan kemudahan yang diberikan Pemerintah atau pemerintah daerah hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah kepada pihak lain, dalam hal:

  1. pewarisan;
  2. penghunian setelah jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun; atau
  3. pindah tempat tinggal karena tingkat sosial ekonomi yang lebih baik.

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pemukiman Dan Perumahan

Pasal 151 : (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan, yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

Pasal 153 : (1) Setiap orang yang menyelenggaraan lingkungan hunian atau Kasiba yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau Kasiba menjadi satuan lingkungan perumahan atau Lisiba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin.

Pasal 156 : Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 157 : Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 162 : (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Badan Hukum yang:

  1. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
  2. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1); atau
  3. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).
  4. (2) Selain pidana bagi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus badan hukum dapat dijatuhi pidana dengan pidanampenjara paling lama 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun

Pasal 29 : Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 97 : Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 111 : (1) Setiap orang yang:

  1. merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun;
  2. melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun;
  3. mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun; atau
  4. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 117 : (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap orang.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

  1. pencabutan izin usaha; atau
  2. pencabutan status badan hukum.

 

Mengacu pada UURI No 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal pendanaan tercantum pada Pasal 119:

Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan perdesaan berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Harus diakui bahwa berbagai kebijaksanaan dan langkah-langkah dalam mengatasi pembangunan perumahan dan pemukiman belum dapat terkendali secara memuaskan karena besarnya perbe­daan antara jumlah kebutuhan dan kemampuan Pemerintah untuk menyediakan perumahan dan prasarana kota yang diperlukan tidak memadai. Dalam pelaksanaannya biasanya masalah  timbul dalam pemanfaatan ruang. Adapun issue dan masalah dalam penataan ruang yang terkait dengan kebijakan perumahan dan permukiman, antara lain:

  1. Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum sepenuhnya  mengacu pada RTRW dan masih mengacu pada pengembangan kearah horizontal
  2. Izin lokasi pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman melebihi kebutuhan nyata sehingga meningkatkan area lahan tidur
  3. Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
  4. Pemanfaatan ruang belum serasi dengan pengembangan  kawasan fungsional lainnya atau dengan program sektor/ fasilitas pendukung lainnya
  5. Ketidakseimbangan pembangunan desa dan kota serta meningkatnya urbanisasi yang mengakibatkan permukiman kumuh dan berkembangnya masalah sosial di perkotaan
  6. Tingginya laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman bertambah besar, sementara kemampuan pemerintah sangat terbatas.

Penataan ruang mengandung komitment untuk menerapkan  penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan yang mengacu pada UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria, dan  UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Demikian pula dalam penerapan kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang mengacu pada UU No 1 tahun 2011 harus tetap berkomitmen pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup pengaturan pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah.

 

 

 

 

SUMBER :

http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-20-tahun-2011-tentang-rumah-susun.html

http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/pemukiman/1321938443/perumahan-dan-permukiman-.html

http://hukumpidana.bphn.go.id/kuhpoutuu/undang-undang-nomor-20-tahun-2011-tentang-rumah-susun/

https://sites.google.com/site/arkideaproperty/input/info-rumah-susun/pengertian-rumah-susun

Posted in Uncategorized | Leave a comment